Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya sejauh ini menemui persoalan internal yang harus dituntaskan, yaitu soal komitmen para anggota untuk saling memiliki koperasi.
Dalam berkoperasi, pemahaman para anggota sekadar memanfaatkan simpan-menyimpan, akan tetapi tak pernah meminjam untuk kegiatan usaha. Ini yang dinamakan tak punya rasa komitmen dalam berkoperasi.
"Paradigma ini yang harus dirubah oleh para pelaku koperasi secara internal, apabila koperasi di Indonesia ingin maju dan berkembang," ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM, Rulli Nuryanto dalam kata sambutannya di seminar sehari oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Papua dengan tema Reformasi Koperasi dan Reformasi Industri 4.0 di Jayapura, Selasa (6/08/2019).
Lebih jauh, Rulli menegaskan, persoalan komitmen berkoperasi menjadi pemikiran bersama karena sejatinya keberadaan koperasi bukan untuk kepentingan pengurus dan pengelola saja, tapi kebersamaan dan berorientasi pada kesejahteraan para anggota.
Baca Juga: Koperasi Generasi Baru Harus Berpayung Hukum
Untuk itu, jiwa-jiwa komitmen dalam berkoperasi harus ditumbuhkan sebagai spirit dalam memajukan koperasi. Semua itu, tak lepas dari pondasi koperasi, yaitu para anggotanya. Jika anggota koperasi lemah, maka lemah pula koperasinya.
Rulli mencontohkan, ketika sebuah koperasi memiliki toko, para anggota berbelanja ke toko tersebut, tidak ke toko lain. Begitu juga ketika koperasi memiliki dan menjual produk-produk, kemudian para anggota membeli produk tersebut.
"Cara pandang ini yang harus dimiliki para anggota dalam rangka menuju reformasi koperasi," paparnya.
Selain persoalan internal yang menjadikan tantangan ke depan koperasi, Rulli juga menyampaikan tentang bonus demografi yang harus disikapi oleh para pelaku koperasi, agar koperasi bisa diterima oleh kalangan anak muda. Koperasi pun harus mampu berbenah diri mengikuti perubahan zaman dan menarik untuk dimanfaatkan kawula muda.
Mengapa koperasi itu menarik? Karena koperasi hebat dan keren. Sikap inilah yang harus tumbuh dan disampaikan pada mereka bahwa koperasi adalah entinitas bisnis yang dimiliki bersama.
"Dahsyatnya lagi, koperasi bisa membuat perseroan (PT) untuk memaksimalkan bisnis, sementara PT tak bisa membuat koperasi," jelasnya.
Baca Juga: Hadapi Kemajuan Teknologi, Koperasi Mesti Siapkan SDM Andal
Sementara Ketua Dekopin Wilayah Papua, Sulaiman Hamzah menuturkan, perkembangan koperasi masih menghadapi masalah, baik di bidang kelembagaan maupun usaha koperasi itu sendiri. Masalah tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar koperasi.
Masalah lain, menurutnya, terkait aset koperasi dan bantuan pemerintah dari APBD atau APBN yang tersebar di desa dan kampung-kampung, harus tetap dipertahankan sebagai kekayaan koperasi, bukan untuk digunakan secara pribadi. Jika digunakan secara pribadi, lama-kelamaan aset koperasi tersebut akan hilang.
"Di sinilah pemerintah harus hadir memberikan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan terkait aset pemberian pemerintah tersebut," tandas Sulaiman.
