EKBIS.CO, JAKARTA -- PGN mengungkapkan siap melakukan perencanaan pembangunan pipa gas untuk pemindahan ibukota ke Kalimantan. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menilai sumber gas cukup banyak terdapat di pulau tersebut.
"Kita siap, kalaupun rencana pemindahan ibukota sesuai dengan rencana Presiden Joko Widodo ke Kalimantan, sebetulnya sumber gasnya cukup banyak terutama di daerah Kalimantan Timur," ujar Gigih Prakoso di Jakarta, Kamis.
Gigih menjelaskan bahwa PGN akan melakukan perencanaan untuk membangun pipa menuju ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ataupun Tengah. Jalur pipa Trans-Kalimantan akan menghubungkan Kalimantan Timur, Selatan, Barat dan Tengah.
"Jadi jalur pipa ini harus dibangun agar gas dari Kalimantan Timur bisa mengalir sampai ke Kalimantan Barat," katanya.
Sebelumnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan potensi kebutuhan gas terkait rencana pemindahan ibukota di Kalimantan sekaligus menjadikan pulau tersebut sebagai kawasan green energy atau energi ramah lingkungan, mencukupi.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menjelaskan dari sisi alokasi gas BPH Migas maka diperkirakan kebutuhan gas bumi terkait rencana pemindahan ibukota di Kalimantan sekitar 1.532,52 MMSCFD.
Perkiraan kebutuhan itu terdiri dari perkiraan kebutuhan untuk pembangkit listrik sekitar 528,6 MMSCFD, kemudian potensi untuk kebutuhan ibukota dengan asumsi 1,5 juta penduduk sekitar 34,7 MMSCFD, lalu potensi pemindahan 34 kantor kementerian membutuhkan sekitar 17,02 MMSCFD.
Sedangkan potensi kebutuhan gas untuk kawasan industri yang dibangun sepanjang Kalimantan yakni di Maloy Batuta (Kalimantan Timur), Tanah Kuning (Kalimantan Utara), Landak dan Ketapang (Kalimantan Barat) serta di Batulicin dan Jorong (Kalimantan Selatan) mencapai sekitar 851,2 MMSCFD.
Dia juga menambahkan kebutuhan gas bumi di Kalimantan tahun 2018-2027 berdasarkan neraca gas sebesar 622,51 MMSCFD. BPH Migas berharap Kalimantan bukan hanya menjadi ibukota baru bagi Indonesia, namun juga bisa menjadi percontohan bagi kawasan green energy secara nasional.
