EKBIS.CO,
JAKARTA -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan siap menonaktifkan pejabat Eselon II, III dan IV terkait kasus suap ijin impor bawang putih.
“Dirjen Hortikultura bergerak mulai kemarin, mengecek kondisi riil lapangan. Kalau ada yang main-main akan segera ditindak,” ujar Menteri Amran usai melakukan sidak di Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (14/8).
Amran menyatakan sangat mendukung penuh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih ini secara terang benderang, sehingga publik jelas melihat masalah ini. Menurut dia, upaya langkah tegas, konkret dan segera dilakukan sebagai komitmen Kementan dalam mendukung anti korupsi.
“Kemarin (Selasa, 13/8) KPK mengambil data dari sini (Ditjen Hortikultura) mengenai verifikasi wajib tanam.Untuk progress-nya sedang kami tunggu," katanya.
Amran menyatakan, hingga saat ini, ada sekitar 145 orang pegawai di Kementan yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. "Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian terdapat 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi karena berani main – main," ujarnya.
Sebenarnya langkah antisipasi telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, lanjutnya, yaitu dengan mem-blacklist importir yang tidak menyelesaikan kewajiban tanam."Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tercatat ada 72 perusahaan bawang yang di-blacklist oleh Ditjen Hortikultura. Kebanyakan merupakan produk impor bawang putih, bawang merah dan bawang bombay," katanya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses impor bawang putih yang menyebabkan satu anggota DPR ditangkap dalam operasi senyap. Anggota parlemen dari Komisi VI, I Nyoman Dhamantra resmi dijadikan tersangka pada (8/8) lalu lantaran menerima suap senilai Rp 2 miliar.
Penyidik KPK juga langsung melakukan penggeledahan beberapa lokasi dimulai pekan lalu. Ada delapan lokasi yang digeledah, di antaranya ruang Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian.
