Warta Ekonomi.co.id, Surabaya
Perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) yang dilaksanakan 9 hingga 11 September 2019 nanti dipastikan Kota Surabaya menjadi tuan Rakernas ke-29 yang bertajuk “IWAPI Ke 44 Tahun Memberdayakan Perempuan UMKM 4.0 Untuk Berdaya Saing, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Dan Berkelanjutan”
Menurut Wakil Ketua Umum 1 DPD Iwapi Jatim Reny Widya Lestari, pembahasan dalam Rakernas Iwapi ke-29 akan mengusulkan penurunan pajak dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UKM dimana sebelumnya suku bunga mencapai 1 persen dan diusulkan menjadi 0,5 persen.
“Langkah ini penurunan angka suku bunga sebagai langkah pemerintah terus mendukung pelaku UKM agar tetap eksis dan bisa bersaing negara lain di saat melambatnya perekonomian Indonesia saat ini,” tegas Renny di Mercure Hotel Surabaya. Rabu (28/08/2019).
Baca Juga: Kemenkop-UKM Genjot Potensi Produk Khas Teluk Bintuni
Baca Juga: Dituduh Tunggak Pajak Selama 6 Tahun, Putri Mantan PM Malaysia Dituntut Rp34,9 M
Usulan ini kata Renny, akan ditujukan pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang rencananya akan dibuka langsung oleh presiden dalam Rakernas Iwapi ke-29 di Surabaya.
Lebih lanjut wanita ini juga mengungkapkan, selain penurunan suku bunga UKM pihaknya juga mendesak pemerintah agar menurunkan suku bunga KUR yang mencapai 7 persen menjadi 2 persen
"Dalam pra rakernas Iwapi kemarin kami telah mengusulkan soal penurunan suku bunga KUR dan buang UKM. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyetujui usulan kami ini,” ujar Renny.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua Umum Iwapi Jatim Susmiati Rahmawati, perhelatan Rakernas Iwapi ke-29 yang diselenggarakan di Surabaya karena telah sukses di tahun sebelumnya di kota yang sama.
“Pada Rakernas Iwapi tahun 2018 lalu Jatim dinobatkan sebagai Iwapi teladan dan dengan prestasi itu maka Jatim ditetapkan jadi tuan rumah Rakernas ke-29 tahun ini,” kata Susmiati Rahma
Ia berharap dalam perhelatan Rekernas Iwapi ke-29 nanti dapat menciptakan dan meningkatkan peluang bisnis bagi pengusaha wanita di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah.
"Seluruh ketua DPD akan mengajukan untuk 2020 yang akan datang. Bahkan tiap tahun pasti kita ber MoU dengan para menteri-menteri sesuai job disk masing-masing," ungkapnya
