EKBIS.CO, JAKARTA -- Terobosan kebijakan pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terbukti produktif, karena peningkatan belanja barang alat dan mesin pertanian dan input produksi di daerah sebesar satu persen meningkatkan pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di provinsi sebesar 0,33 persen. Sedangkan peningkatan belanja barang kapal penangkap ikan sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi subsektor perikanan daerah sebesar 0,13 persem.
Rasio efektifitas belanja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor perikanan mencapai 254 persen. Hal ini tersemat dari hasil kajian Direktorat Keuangan Negara dan Analitis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertajuk “Dampak Belanja Barang Produktif Kementerian/Lembaga Terhadap Pertumbuhan Daerah”. Produktivitas sektor pertanian mengungkit pertumbuhan Indonesia lainnya.
Untuk membaca situasi yang terjadi, khususnya pencapaian ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, Lembaga Survei Kedai KOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia) mengadakan Diskusi Publik yang bertajuk “Potret Pembangunan Era Jokowi”. Diskusi bertempat di The Hermitage Hotel, Jalan Cilacap No 1 Menteng Kecamatan Menteng, Jakarta pukul 13.30-16.00 WIB.
Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Perencanaan Mikro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, Setianto; Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik, Setianto, S.E., M.Si, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik; Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, Ph.D; Pengamat Ekonomi, Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si dan Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.
Eka Chandra Buana, S.E. MA, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas dalam diskusi menyatakan, bidang yang secara positif berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia adalah pertanian. Eka menyatakan “Indonesia masih tergantung terhadap komoditas, sehingga pertanian menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia. Pertanian mengalami kenaikan 3,7 persen pertumbuhan ekonomi. Pertanian dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Berbagai terobosan kebijakan dalam pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan Kementerian Pertanian dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diperoleh dari hasil kajian Direktorat Keuangan Negara dan Analitis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merilis kajian terkait “Dampak Belanja Barang Produktif Kementerian/Lembaga Terhadap Pertumbuhan Daerah”.
Kunto Adi Wibowo, Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI mengatakan bahwa, efektifitas belanja negara di sektor pertanian terepresentasi dari persepsi positif para petani terhadap kondisi ekonomi saat ini dan program-program pemerintah.
Setianto, S.E., M.Si, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik, dalam diskusi publik yang sama melengkapi dengan penjelasan bahwa rumah tangga usaha pertanian Indonesia naik 5,92 persen di 2018 dibandingkan dengan angka 2013. Nilai tukar petani meningkat 0,58 persen pada Agustus 2019.
“Pertanian secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara positif. Pertanian menyumbang 0,7 persen dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen di triwulan kedua tahun 2019. Mengalami kenaikan 0,23 dari triwulan pertama 2019,” ujar Setianto.
Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina dalam diskusi yang menjelaskan bahwa, pertanian harus diarahkan sebagai kekuatan ekonomi. Sektor utama untuk mencapai hal itu dalam membangun sektor SDM dan membangun pusat pusat riset pertanian.
Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., pengamat ekonomi kawakan mengatakan belanja sarana prasarana kementerian pertanian terus meningkat, ada keberpihakan kementerian pertanian kepada petani di perdesaan. "Diharapkan hal tersebut bisa menyebar ke semua bidang," katanya dalam siaran pers.
