EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan stok beras 2019 bakal jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu disebabkan karena pasokan beras yang surplus pada tahun ini didukung dengan stok pada awal tahun 2019 yang merupakan sisa surplus tahun 2018.
Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Bambang Sugiharto, mengatakan, menurut perhitungan Kerangka Sampling Area (KSA) oleh BPS, surplus beras hingga November 2019 diprediksi mencapai 5,49 juta ton.
Angka itu, kata Sugiharto, diperoleh dari stok beras awal tahun 2019 sekitar 3,34 juta ton ditambah perkiraan surplus Januari-November yang sebesar 2,15 juta ton. Dengan capaian itu, maka surplus beras hingga akhir tahun 2019 dipastikan akan berada di atas 5 juta ton. Sementara, surplus beras pada akhir 2018 hanya sekitar 3,3 juta ton.
Bambang menekankan, masih terdapat sisa satu bulan lagi yang belum terhitung yakni Desember. Terpenting, kata dia, stok beras 2019 bakal jauh lebih tinggi dibandingkan 2018.
"Stok banyak artinya ketahanan pangan semakin mantap. Stok yang semakin melimpah ini juga terkonfirmasi dari stok beras di Bulog terus meningkat hingga 2,5 juta ton. Sampai-sampai di berapa lokasi gudang Bulog sudah tidak bisa lagi menampung beras petani," kata Bambang melalui keterangan resmi kepada Republika.co.id, Rabu (9/10).
Ia menjelaskan, angka produksi KSA dihitung dari produktivitas dan luas panen dengan basis areal luas baku sawah 7,1 juta hektara serta ditambah sedikit dari panen diluar luas baku.
Sejauh ini, luas baku sawah baru terverifikasi di 16 Provinsi, sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi. Karena itu, kemungkinan akan ada perbaikan luas baku sawah yang dihitung.
Di tahun 2017, ungkap Bambang, Kementan menggalakkan program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) untuk padi. Penanaman bukan dilakukan di lahan sawah biasa, namun di area yang tidak biasa ditanam. Seperti di lahan tumpangsari dengan perkebunan, perhutanan, rawa lebak, di bawah tegakan pohon kelapa, hingga eks galian tambang.
"Nah, lahan ini sebenarnya cukup luas namun belum dimasukkan ke dalam update luas baku sawah. Buktinya, kami menemukan 123 ribu hektar pertanaman padi di luar luas baku sawah dan sudah dipetakan dalam SHP yang tersebar di 29 provinsi" kata dia.
Bambang mengatakan, tim pemetaan masih bekerja di lapangan. Diperkirakan, luas pertanaman padi diluar luas baku sawah saat ini bisa lebih dari 300 ribu hektar secara nasional.
Namun, Bambang mengatakan bahwa data pangan memang satu pintu di BPS dan menjadi acuan semua pihak. "Data KSA pasti sudah diupayakan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan," ujar dia.
Metode KSA, sambungnya, merupakan metode baru yang diterapkan dua tahun terakhir dan tidak menutup kemungkinan untuk penyempurnaan di level teknisnya.
Hal ini mengingat karena Indonesia negara kepulauan. Karakteristik pertanaman, varietas, hingga wilayahnya cukup beragam. Karena itu ke depan sampel harus memiliki keterwakilan yang valid. Termasuk, dalam hal jumlah dan lokasi titik pengamatan hingga luas dan sebaran pertanaman.
"Ini yang mesti segera diselesaikan karena masih banyak pertanaman di luar luas baku sawah. Implikasinya di lahan tersebut tidak bisa dialokasikan pupuk bersubsidi karena diluar luas baku dan ini akan dikeluhkan petani," katanya.
Berkaitan musim kemarau ini, Bambang menyebutkan pihak Kementan sudah bergerak melakukan antisipasi. Salah satunya lewat gerakan pompanisasi 69 ribu hektar, pipanisasi, distribusi 7.800 pompa air, membangun sumur dangkal, penyaluran benih, serta asuransi usaha tani.
Untuk wilayah Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kementan sejak Juli lalu telah mendorong perubahan cara bercocok tanam padi. Kementan sudah memperkenalkan sistem budidaya padi hemat air dengan tebar benih langsung.
"Tidak seperti umumnya, pada sistem ini pertanaman tidak perlu digelontor air tapi hanya perendaman lahan berkala. Tanaman padi tidak perlu penggenangan, cukup dipertahankan tanahnya basah," jelas Bambang.
Kepala Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Pangan BPS, Hariyanto mengatakan, pada dasarnya BPS masih membuka peluang perbaikan luas panen untuk perbaikan KSA. Agar bisa tercatat dengan baik, lahan di luar KSA bisa diusulkan ke BPS selama terdapat bukti foto GPS dan open camera.
Adapun, luas data baku lahan sawah tidak bersifat statis. Datanya bersifat dinamis dan bisa berubah setelah diverifikasi Badan Informasi Geospasial.
"Luas baku yang belum tercatat bisa dengan geotagging. Hasil geotagging bisa disampaikan ke Kementerian ATR/BPN yang seterusnya dikonfirmasi ke Badan Informasi Geospasial," jelasnya.
