EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengatakan, penambahan luas lahan baku sawah sangat memungkinkan. Hal itu karena terbuka dari adanya potensi deviasi hasil tangkapan citra satelit dengan kondisi riil area pertanaman.
Khudori mengatakan, deviasi dari pencitraan memungkinkan terjadi lantaran adanya kemiripan warna antara sawah maupun dengan komoditas lain pada sampel gambar yang diambil lewat satelit.
"Misal antara padi dengan ilalang itu mirip-mirip. Jadi dari sisi metode memang perlu ada validasi berulang-ulang. Jadi sangat mungkin bertambah," kata Khudori kepada Republika.co.id, Kamis (31/10).
Namun, Khudori menegaskan bahwa penambahan tersebut lebih kepada adanya luas lahan baku sawah yang sudah ada namun belum terdata. Bukan karena program cetak sawah yang dijalankan pemerintah. Sebab, kata dia, program cetak sawah saat ini tidak mudah dilakukan Kementan di tengah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang belum dapat dihentikan.
Hanya saja ia enggan berspekulasi seberapa besar penambahan luas lahan baku sawah yang bakal didapatkan pemerintah. "Saya tidak bisa berspekulasi. Tapi kalau bertambah menjadi 8,1 juta hektare seperti yang sebelumnya disebutkan Kementan, dari saat ini 7,1 juta hektare, rasanya besar sekali. Kemampuan pemerintah untuk cetak lahan baru tidak sebesar yang direncanakan," ujarnya.
Ke depan, Khudori menyarankan agar Kementerian Pertanian dalam melakukan program cetak lahan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, peran Kementerian PUPR ada pada pembangunan infrastruktur irigasi yang dibutuhkan persawahan.
Berkaca dari masa lalu, pembangunan irigasi dan program cetak sawah baru kerap kali terjadi di lokasi yang berbeda. Alhasil, sawah yang dicetak tidak dapat digunakan akibat terkendala ketersediaan air. "Kementan harus mensinergikan kepentingannya dengan PUPR," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepakat bahwa terdapat revisi dari data luas lahan baku sawah. Revisi tersebut mengarah pada penambahan luas lahan baku sawah dari yang saat ini ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare di seluruh Indonesia.
Kesepakatan itu dihasilkan setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggelar pertemuan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (31/10). Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut sinkronisasi data lahan pertanian setelah sebelumnya Syahrul bertemu dengan BPS, Selasa (29/10) lalu.
"Kita menyamakan persepsi dan data tentang lahan baku sawah. Ada penambahan, tapi angka finalnya nanti tanggal 1 Desember," kata Sofyan kepada wartawan di kantornya.
