EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman senilai 90 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk Indonesia. Dana pinjaman tersebut untuk mendukung peningkatan akuntabilitas Pemerintah Indonesia dalam belanja negara.
"Bantuan ADB akan mendukung Pemerintah Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dalam memperkuat akuntabilitas negara guna menyampaikan layanan publik yang berkualitas," kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (3/12).
Wicklein menambahkan bantuan ini mencerminkan komitmen kuat ADB untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mereformasi manajemen keuangan pemerintah dan mengembangkan modal manusia.
Ia menjelaskan pembiayaan akan dimanfaatkan bagi Proyek Revitalisasi Akuntabilitas Negara (State Accountability Revitalization Project) untuk membantu pemerintah melatih dan menyertifikasi sekitar 19.400 auditor internal dan pejabat keuangan pemerintah pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
Pinjaman tersebut akan membantu institut pelatihan nasional bagi aparat pengawasan internalpemerintah (APIP) dan memberikan fasilitas modern yang cocok untuk mendukung pelatihan e-learning.
Proyek ini akan mengembangkan sistem yang terintegrasi sepenuhnya untuk pelaporan dan pengawasan manajemen keuangan selaras dengan strategi e-government nasional.
Proyek itu juga mendukung adopsi pendekatan audit dan pemantauan yang modern, implementasi manajemen audit internal berbasis risiko, dan pelatihan pengguna sistem audit yang baru dan lebih ditingkatkan.
Fokus dari pelaksanaan program ini salah satunya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan fasilitas kampus di Bali, Ciawi, Makassar dan Medan serta mengakomodasi pelatihan e-learning.
Dengan demikian, pembiayaan ini akan memberikan manfaat terhadap pembaruan sistem informasi manajemen keuangan BPKP untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan, serta memperkuat pelaporan dan pengawasan.
Secara keseluruhan, bantuan ADB akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kapasitas pengawasan melalui teknologi canggih, yang akan memperkuat transparansi, akurasi, akuntabilitas, dan penyampaian layanan publik.
