EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengkoordinasikan kembali time table pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Salah satunya mengenai target operasional yang diperkirakan ada kemungkinan mundur.
"Pada dasarnya ada kesepakatan untuk memperhatikan bukan Juli 2020 (beroperasi). Jadi kita akan evaluasi nanti Januari 2020 akan rapat lagi kita evaluasi," kata Budi usai menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (3/12).
Untuk itu, Budi mengatakan ada kemungkinan operasional Pelabuhan Patimban mundur sedikit dari target yang ditetapkan. Sebab, Budi menjelaskan ternyata ada beberapa hal yang harus difinalisasi seperti penujukan operator hingga akses jalan.
Budi menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan waktu yang ada sebab Japan International Cooperation Agency (JICA) yang menggarap desain dan akses jalan Pelabuhan Patimban menurutnya sangat hati-hati. "Kalau kita misal selesai konstruksi sekarang, dua bulan selanjutnya bisa jalan. Jepang biasanya lebih hati-hati. Ada persiapan lain jadi kita finalisasi Januari 2020," jelas Budi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menargetkan pembangunan pelabuhan tersebut selesai dan dibuka tahun depan. “Progresnya ini bagus dan kita harapkan tahapan pertama nanti akan kita selesaikan pada Juni 2020,” kata Jokowi, Jumat (29/11).
Untuk jangka panjang, Jokowi mengatakan pada 2027 Pelabuahan Patimban menjadi pelabuhan besar. Nantinya akan difungsikan untuk kegiatan ekspor industri otomotif dari Indonesia ke luar negeri.
“Kita ingin ini jadi sebuah hub besar untuk otomotif dan logsitik yang kita ekspor ke Australia, New Zealand, dan negara-negara ASEAN, semua berangkat dari Patimban ini," jelas Jokowi.
Pembangunan Pelabuhan Patimban direncanakan dalam tiga tahapan proyek dengan total investasi sekitar Rp 40 triliun. Pembangunan tahap pertama dengan total dana Rp 23,5 triliun yang terdiri atas dua fase yaitu fase I sebesar Rp 14 triliun dan fase II sebesar Rp 9,5 triliun.
