EKBIS.CO, JAKARTA -- Holding BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia, meminta adanya jaminan pasokan gas untuk industri pupuk dari pemerintah. Setidaknya ada empat perusahaan dibawah holding Pupuk Indonesia yang terancam kehabisan pasokan gas pada 2023 mendatang.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat menjelaskan salah satu komponen utama dalam operasional perusahaan pupuk adalah gas. Sayangnya, beberapa pasokan gas akan habis kontrak pada waktu dekat.
Apabila tidak ada kepastian pasokan gas, maka pabrik pabrik pupuk ini terancam berehenti beroperasi. "Industri pupuk memerlukan pasokan gas yang jangka panjang, sementara ini 2-3 tahun kami harapkan bisa jangka panjang. Mayoritas gas berakhir di 2021-2022, dan banyak yang belum ada kepastian gasnya termasuk alokasinya belum kami terima," ujar Asikin dalam paparannya di depan Komisi VII DPR RI, Kamis (5/12).
Asikin merinci misalnya untuk Pupuk Iskandar Muda yang terletak di Aceh, saat ini hanya setengah dari kapasitas pabrik yang bisa beroperasi. Sebab, dari kebutuhan gas sebesar 110 mmscfd hanya mendapatkan pasokan sebesar 30 mmscfd.
Asikin menjelaskan pihak Pupuk sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Pertamina untuk pasokan gas, namun perjanjian jual beli gas ini belum efektif berlangsung sehingga diprediksi pada 2020 mendatang dua pabrik Pupuk Iskandar Muda tidak beroperasi.
"Kami melengkapi kebutuhan pasokan gas akhirnya hanya dari pasar spot. Belum ada lagi kepastian pasokan gas," ujar Asikin.
Pabrik lainnya adalah Pupuk Sriwijaya, sejak 2019 hingga 2023 memang pasokan gas sudah dikantongi oleh perusahaan. Hanya saja, untuk 2024 mendatang pabrik berpotensi akan shotage karena belum ada kesepakatan gas yang bisa memasok.
Sedangkan untuk Pupuk Kujang, sejak awal tahun sudah mengalami shortage dari 25 mmbtu menjadi 10 mmbtu pasokannya. Sehingga jika hal ini dibiarkan maka 2023 mendatang satu pabrik dari pupuk kujang juga akan terhenti.
Asikin meminta kepada pemerintah untuk bisa mencari solusi terkaiit hal ini. Sebab, Pupuk sendiri merupakan salah satu industri terpenting di negara karena menopang keberlangsungan para petani dan ketahanan pangan.
"Kalau misalnya harganya tinggi dan pasokannya minim, tentu ini akan berdapak pada petani dan juga besaran subsidi yang disiapkan pemerintah," ujar Asikin.
