EKBIS.CO, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, dunia usaha membutuhkan lebih dari pemberian insentif pajak untuk terlibat aktif dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Di antaranya adalah pembiayaan yang selama ini sulit diakses swasta untuk terjun ke proyek pemerintah, terutama di bidang infrastruktur.
Diketahui, proyek infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Sedangkan, Yusuf mengatakan, swasta tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Kondisi ini berbeda dengan BUMN yang mampu mendapatkan dukungan dari APBN.
"Pemerintah harus memikirkan habatan ini," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (8/12).
Di sisi lain, suku bunga juga relatif masih tinggi sehingga swasta kesulitan mendapatkan pembiayaan. Yusuf menyebutkan, pendekatan yang bisa jadi alternatif adalah dari pasar keuangan. Baik itu melalui Initial Public Offering (IPO) bagi swasta yang belum go public ataupun right issue bagi yang sudah.
Secara umum, Yusuf menjelaskan, rencana pemerintah menghapuskan Pajak Penghasilan (PPh) untuk swasta yang mau terlibat fully funded dalam PSN sudah baik. Insentif ini membuat beban pajak pengusaha swasta sedikit berkurang.
"Oleh karenanya, perlu dipikirkan mekanisme insentif bagi perusahaan yang ingin IPO di pasar saham," ucapnya.
Poin lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah kesiapan APBN. Yusuf mengatakan, PSN yang didominasi proyek infrastruktur merupakan proyek jangka panjang. Apabila memang insentif tersebut diberikan kepada swasta untuk 10 tahun, pemerintah harus memastikan keampuan APBN dalam menanggung belanja pajak atau tax expenditure yang diberikan itu.
Apalagi, Yusuf mengatakan, insentif pembebasan PPh untuk swasta dengan fully funded ini bukan satu-satunya insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Masih ada insentif seperti super deductible tax maupun tax holiday yang dijanjikan kepada dunia swasta.
"Apakah APBN sudah siap menanggungnya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif bagi dunia usaha yang ingin melakukan fully funded atau sistem pembayaran penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Insentif ini diharapkan mampu meningkatkan peranan swasta pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Suahasil menuturkan, insentif yang akan ditawarkan adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Tapi, ia masih belum dapat menjelaskan skemanya secara detail.
"Siapapun yang mau fully funded, bisa ajukan untuk mendapatkan insentif," tuturnya ketika ditemui usai acara Bank Mandiri Market Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (4/12).
