EKBIS.CO, JAKARTA -- Alat pembayaran elektronik LinkAja mengaku akan membidik sumber pendanaan dari kalangan swasta di masa mendatang. Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksana mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi, yang juga meliputi pendanaan, dengan pemain-pemain industri, tidak hanya BUMN tapi juga swasta.
"Kita nanti akan melakukan pendanaan-pendanaan seperti layaknya perusahaan teknologi pada umumnya sehingga setiap tahun atau setiap dua tahun pasti ada yang namanya fund-raising," katanya di Jakarta, Selasa (17/12).
LinkAja baru saja menunjuk Ikhsan Ramdan sebagai Direktur Keuangan perusahaan. Menurut Ikhsan, di tengah masa-masa pertumbuhan seperti saat ini, LinkAja akan membutuhkan modal.
Meski mengemukakan perusahaan terbuka atas opsi pendanaan yang ada, namun keputusan akhir akan diserahkan sesuai arahan pemilik saham, yakni para BUMN pemegang saham LinkAja.
"Selama ini existing shareholder adalah BUMN, ke depan kita mencoba untuk membuka diri kepada pihak swasta dalam bentuk partnership, injection capital, kita terbuka. Tapi selebihnya pasti sesuai arahan shareholder," katanya.
Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan pendanaan berikutnya yang akan diterima LinkAja yakni pada semester pertama 2020. Namun, ia enggan mengungkap nilainya.
"Jumlah kita belum tahu, kita ada business plan dalam hal pendanaan, dan beberapa use case yang ada, swasta nanti diseleksi berdasarkan pertimbangan strategis yang paling banyak memberikan nilai bagi Finarya," katanya.
Alat pembayaran digital LinkAja merupakan produk PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), anak usaha yang dibentuk dari semangat sinergi nasional PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa (Persero).
Sejak beroperasi Februari 2019 lalu, LinkAja telah memiliki 40 juta pengguna teregistrasi. Sebanyak 82 persen pengguna berada di luar Jakarta dengan 52 persen pengguna berada di luar Jawa seperti kota-kota di Sumatra bagian utara, Sumatra bagian tengah, dan Sulawesi.
