EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen membantu kelompok masyarakat dan nelayan dalam optimalisasi produk biofarmakologi laut seperti garam dan rumput laut. Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP, Aryo Hanggono mengatakan komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah yang pertama di Indonesia kepada kelompok masyarakat dan nelayan dalam bentuk gerai marine spa.

Gerai ini akan diberikan kepada ibu-ibu istri nelayan anggota Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan/Koperasi Yasa Segara Bengiat di Nusa Dua Bali. Juga  produksi sabun berbahan rumput laut kepada kelompok Noesa Berdaya, wirausaha muda dan ibu-ibu di Desa Toyopakeh, Pulau Nusa Penida Bali. Hal ini dia sampaikan saat Launching Gerai Marine Spa dan Rumah Prouksi di Komplek ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (19/12).

Aryo menyampaikan sumber daya kelautan di Indonesia sangat melimpah, salah satunya garam dan rumput laut. Pemanfaatan garam dan rumput laut sebagai produk bio-farmakologi dapat memberikan manfaat ekonomis bagi nelayan.

"Produk garam dapat dijadikan bahan spa tradisional dan sabun, selain untuk konsumsi. Garam diolah dari air laut oleh petambak tradisional. Sementara, sabun dibuat dari bahan-bahan alami salah satunya rumput laut," ujar Arya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id di Jakarta, Kamis (19/12).

Arya menyebut Provinsi Bali menjadi contoh Gerai Marine Spa pertama di Indonesia. Diharapkan, gerai ini dapat mendukung Pariwisata Bali yang berciri khas tradisi dan adat istiadat dan kesejahteraan kelompok.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Suko Wardono mengatakan pemerintah terus berupaya membantu nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. "Pemerintah membantu nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan potensi dan produk unggulan di desanya, salah satunya garam dan rumput laut," ucap Suko.

Suko mengharapkan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahtraan kelompok masyarakat.

"Kelompok penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat yang telah dipilih dari hasil seleksi sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2019 dan berkomitmen memanfaatkan bantuan dengan baik," kata Suko.