Warta Ekonomi.co.id, Jakarta
Ponsel dengan harga murah kerap menjadi pilihan karena komunikasi tak dipungkiri menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak. Atas kebutuhan akan ponsel murah yang banyak, tentu banyak juga perusahaan yang berlomba menyediakan ponsel smartphone dengan harga yang murah mulai dari kelas ultra low end hingga mid end.
Sayangnya, banyak dari ponsel berbasis Android dengan kelas tersebut dijual dengan aplikasi bawaan yang bersifat sebagai bloatware. Lebih dari 50 grup privasi meminta Google untuk menghentikan vendor ponsel dari memasang "bloatware" secara permanen di ponsel Android karena kekhawatiran aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya dapat menimbulkan risiko keamanan bagi konsumen.
Baca Juga: Trend Smartphone 2020: Layar Lipat hingga 5G
Sejumlah pihak yakni Privacy International, DuckDuckGo, American Civil Liberties Union bersama dengan organisasi pemerhati privasi mengirimkan surat terbuka kepada CEO Google Sundar Pichai untuk mengendalikan bloatware, yang sering hadir pada ponsel kelas bawah dilansir dari PC Mag, Jumat (10/1/2020).
Bloatware merupakan sifat aplikasi yang dapat dibangun dengan izin khusus yang memberi mereka akses lebih besar ke OS Android ponsel daripada aplikasi seluler khas yang Anda unduh dari Google Play Store.
"Ini berarti izin dapat ditentukan oleh aplikasi, termasuk akses ke mikrofon, kamera, dan lokasi, tanpa menunggu konfirmasi permintaan keamanan Android standar. Oleh karena itu, pengguna benar-benar dalam kegelapan tentang gangguan serius ini," tulis organisasi tersebut dalam surat terbuka mereka menurut laporan PC Mag.
Bloatware sering kali dipasang secara permanen di telepon, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan untuk keluar dari potensi pelacakan data, atau bahkan menghapus aplikasi tersebut.
"Kami khawatir hal ini membuat pengguna rentan terhadap praktik bisnis eksploitatif dari produsen smartphone murah di seluruh dunia," tambah surat itu.
Grup privasi menuntut Google untuk mengatasi masalah dengan memberikan semua konsumen pilihan untuk menghapus bloatware di ponsel Android, apa pun modelnya. Selain itu, aplikasi pra-instal harus diminta untuk meluncurkan pembaruan.
Google juga harus memeriksa aplikasi dengan pengawasan yang sama dengan yang diberikan perusahaan pada produk yang terdaftar di Google Play Store.
"Membeli ponsel murah bukan berarti harus kehilangan hak-hak fundamental Anda, dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen mereka," kata Privacy International, yang juga telah membuat petisi online yang meminta Google untuk membuat perubahan yang diusulkan.
