EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan kebijakan penutupan sementara jalur penerbangan Indonesia-China menjadi risiko bisnis perusahaan penerbangan.
"Ini menjadi suatu risiko bisnis bagi maskapai, justru maskapai harusnya perhatian kepada konsumen," ujar Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (5/2).
Sementara itu terkait masyarakat yang telah membeli tiket, ia menyampaikan pihaknya segera melakukan pembicaraan dengan perusahaan penerbangan. "Kita akan rapat dengan maskapai, setelah itu akan ada suatu hal yang konkrit. Pada dasarnya kita minta maskapai juga peduli kepada para konsumen," ucapnya.
Menhub juga menyampaikan pemerintah belum dapat memastikan batas waktu kebijakan penutupan sementara penerbangan itu berlaku. "Kita prihatin dengan kejadian itu, dan kita melakukan dengan hati-hati. Jadi, proses penutupan bandara kita lakukan setelah Kementerian kesehatan mendapatkan rekomendasi dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)," paparnya.
Kemudian, lanjut dia, rekomendasi dari WHO itu dilaporkan ke Presiden untuk diputuskan bersama-sama dengan Kementerian. "Kami laporkan kepada presiden, dalam ratas (rapat terbatas) memutuskan Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB dilakukan penundaan hingga waktu yang yang belum tentu," katanya.
Ia menambahkan, kehati-hatian itu juga mencakup segi logistik. Salah satunya diputuskan tidak memperbolehkan hewan hidup masuk atau keluar wilayah Indonesia.
"Logistik tetap jalan, ekspor-impor juga tetap jalan tidak ada yang dihalang-halangi. Namun ada catatan, tidak boleh ada 'live animal' yang datang atau pun pergi," paparnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan penundaan penerbangan ke dan dari seluruh destinasi di dataran China, tidak termasuk Hong Kong dan Macau, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Penundaan berlaku mulai hari Rabu, 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.
Keputusan tersebut sehubungan dengan perkembangan wabah virus corona akhir-akhir ini menyusul peningkatan skala epidemik virus corona. Juga status darurat global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas hari ini.
