EKBIS.CO, BADUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai percepatan pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub (BMTH) tak akan dapat diselesaikan PT Pelindo III. Kata Erick, pengembangan BMTH memerlukan dukungan dan kerja sama dari banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga terkait.
Hal ini yang menjadi alasan bagi Erick untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) rencana pengembangan BMTH di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/2). Erick mengaku sudah menyampaikan rencana rakor kepada para menteri terkait setelah melihat kekurangan yang ada pada infrastruktur pariwisata di Bali.
"Setelah bicara dari hati ke hati dengan para menteri, beliau-beliau mendukung, maka ini saya memberanikan diri untuk kita rakor bersama," ujar Erick saat rakor rencana pengembangan BMTH di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/2).
Pantauan Republika.co.id, rakor ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur Bali Wayan Koster, Dirut Pelindo III Doso Agung, dan sejumlah dirut dari BUMN lain.
Erick mengatakan acara rakor bersama juga upaya Kementerian BUMN yang ingin mengedepankan profesionalisme dan transparasi. Erick berharap adanya kritik dan saran agar menjadi masukan bagi Kementerian BUMN dalam merampungkan pengembangan proyek strategis tersebut.
Erick berharap rakor bersama ini mampu mendorong percepatan pengembangan BMTH. Kata Erick, BMTH menjadi hal yang sangat penting dalam menopang sektor pariwisata Bali ke depan.
"(Target) proyek strategis ini tepat waktu pada Desember 2023, itu sudah tercepat," ucap Erick.
Sebelumnya, pengembangan BMTH rencananya ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Erick meminta dipercepat menjadi Desember 2023. Pasalnya, Agustus 2024 merupakan masa akhir pemerintahan Jokowi periode kedua dan rentan mengalami persoalan sehingga mengakibatkan terhambatnya realisasi BMTH.
"Awalnya (target) Agustus 2024, saya bilang kalau 2024 sama saja bohong, nggak ada jaminan untuk kontinuitas karena memang Pak Jokowi terakhir (2024), jadi kita harus percepat," kata Erick.
