Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Pembayaran biaya SPP melalui Go-Pay tentu memudahkan para orangtua dalam melakukan pembayaran, mengingat sistem pembayaran digital memampukan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke sekolah.

Rupanya inisiatif tersebut tidak sepenuhnya menuai pendapat baik. Tudingan adanya konflik kepentingan pun muncul, merujuk pada hubungan Mendikbud Nadiem Makarim dengan Go-Jek Group.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra tidak melihat pembayaran SPP melalui Go-Pay sebagai bentuk eksklusivitas.

"Ya enggaklah. Ini kan program nasional, masa program nasional eksklusif," katanya di Hutan Plataran, Rabu (19/2/2020).

Baca Juga: Go-Pay Masuk Sekolah, DPR Gelisah: Rawan Konflik Kepentingan

Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap payment digital lain untuk masuk ke pembayaran di sektor pendidikan, termasuk OVO. Ia mengatakan sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta audiensi dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

"Pertama kami memohon audiensi dulu. Nanti di audiensi itu kita sampaikan kesiapan kita dalam men-support," katanya.

Tak mau kalah dengan rivalnya, OVO juga berencana menjejakkan kaki di pembayaran SPP. Namun Karaniya belum bisa memastikan kapan hal itu terwujud.

"Kami prinsipnya kan siap. Kan harus menunggu arahan dari kementerian. Mudah-mudahan segera bertemu dengan pak menteri," pungkasnya.