EKBIS.CO, JAKARTA -- Masyarakat diminta tak khawatir dengan ketersediaan cabai dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, ketersediaan cabai aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasar Early Warning System (EWS), stok aneka cabai cukup hingga Maret mendatang.
Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura, bisa dengan optimal mengkoordinaskan sekaligus memantau sentra-sentra komoditas strategis hortikultura. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik mengungkapkan, kebutuhan konsumsi nasional untuk cabai besar mencapai 254.670 ton.
Sementara produksi sebesar 281.712 ton atau surplus sebesar 27.042 ton. "Masyarakat tidak perlu khawatir karena EWS memprediksi stock dan harga cabai dan bawang merah tetap akan terkendali meskipun curah hujan cukup tinggi di bulan Januari sampai Februari ke depan,” ujar Yasid.
Dia tak menampik bahwa ada kekhawatiran supplier saat pengiriman dan pendistribusian barang ke Jabodetabek akan terhambat impact dari banjir besar yang melanda Jabodetabek beberapa waktu lalu. Sebagai komoditas yang tidak dapat disimpan untuk jangka waktu lama ini sangat rentan jika terjadi keterlambatan pengiriman.
“Seiring dengan pulihnya kondisi Jabodetabek serta akses jalan yang kembali lancar, maka stok cabai kembali normal sedia kala,” tambah Yasid.
Saat ini, sentra-sentra pemasok cabai tak mengalami kendala berarti sepertihalnya cuaca. Di Lombok Timur, produksi cabai cukup stabil kendati memasuki musim penghujan. Luas tanam cabai di Lombok Timur mencapai 1.164 hektare, salah satu terbesar dan turut andil menjaga stabilisasi pasokan Jabodetabek.
Sebagai sentra cabai rawit terbesar, Lombok Timur memberikan share lebih dari 14 persen terhadap produksi nasional dan hampir tidak pernah absen memasok ke pasar-pasar di Jabodetabek.
“Produksi cabai rawit di Lombok Timur pada bulan Februari dan Maret diprediksi mencapai 4.000 sampai 6.500 ton sehingga terjadi surplus sekitar 2.000 hingga 4.000 ton per bulan dan berlanjut hingga bulan April-Mei saat Ramadhan dan Idul Fitri." ujar Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, M Syafrudin
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Malang yang memiliki sharing nasional sebesar 4,91 persen untuk cabai rawit dan 2,27 persen untuk cabai besar. Kasi Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Malang, Ina Khoirun Nisa menyatakan diperkirakan pada Februari panen cabai rawit mencapai 1.500 ton dan Maret 2.700 ton. Sementara di Bulan April-Mei bisa mencapai 4.000-4.500 ton per bulan.
“Dalam dua bulan ke depan kami prediksi kondisi cabai akan kembali normal. Kalau bawang merah sudah tidak diragukan lagi, kami adalah salah satu sentranya,“ ungkap Ina.
Senada, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat Riyanto, menjelaskan pertanaman cabai di Bandung Barat khususnya cabai besar saat ini sudah mulai terlihat banyak.
Dia memprediksi mulai panen bulan Maret hingga Mei surplus rata-rata mencapai 400-500 ton per bulan. "Kami optimis dapat menambah pasokan Jabodetabek," tutur dia.
Adapun Kementerian Pertanian telah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga. Mereka terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan dan Bulog.
Sistem EWS yang dikembangkan Kementan, merujuk pada data aktual pola tanam dan pola pasokan bawang, sehingga kondisi pasokan bawang 3 bulan kedepan sudah dapat diprediksi.
Hal tersebut sebagaimana arahan dan instruksi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan. SYL-sapaannya- mengingatkan jajarannya untuk menggunakan data yang akurat dalam setiap analisis pengambilan kebijakan penyediaan pangan nasional.
"Data harus akurat, mengambil kebijakan harus berdasarkan data. Cara mengolah dan menyajikannya pun harus semakin maju dan modern. Cepat namun akurat. Termasuk dalam menghitung perkiraan kebutuhan dan skenario pasokan,” ungkap Syahrul Yasin Limpo. Bahkan sejak awal kepemimpinannya, Syahrul langsung melakukan gebrakan Satu Data Pangan dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait.
