EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian BUMN masih akan menggelar pertemuan lanjutan dengan DPR dalam mengambil keputusan mengenai skema pembayaran kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih akan bertemu dengan panitia kerja (panja) Jiwasraya di Komisi VI dan Komisi XI DPR. 

"Kami sudah menyiapkan juga skema untuk bisa melakukan pembayaran kepada para nasabah tahap pertama pada Maret ini setelah selesai rapat panja. Skema dan dananya sudah kami siapkan juga," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/3).

Arya menyampaikan, sumber dana untuk pembayaran nasabah berasal dari efisiensi yang dilakukan manajemen Jiwasraya dan mekanisme bisnis Jiwasraya. Arya menyebut secara bisnis, operasional Jiwasraya masih berjalan.

"Efisiensi, kan banyak juga kantor (Jiwasraya) yang tidak maksimal lagi kerja ya, kami efisiensikan. Kantornya kan banyak yang tidak ini lagi operasionalnya, kalau nggak lagi operasional berarti listriknya, pekerja yang dulu outsource kan berhenti," ucap Arya.

Arya enggan menjelaskan dana yang berhasil dihimpun hasil dari efisiensi perusahaan. Kata Arya, Kementerian BUMN dan manajemen Jiwasraya akan membeberkan secara detail mengenai hal ini kepada panja DPR, termasuk skema pembayaran secara keseluruhan hingga skema penyelamatan bisnis.

"Nanti ini yang akan kami omongkan skemanya di panja dengan komisi VI dan XI tapi yang pasti dananya sudah ada standby tahap pertama. Intinya kami punya dana nanti ini yang kami presentasikan kepada panja," kata Arya.

Nasabah, kata Arya, juga akan diberitahu mengenai skema pembayaran dan siapa yang mendapat pembayaran pada tahap pertama. Menurut dia, pemerintah dan DPR akan melihat urgensitas nasabah yang paling memerlukan pembayaran terlebih dahulu untuk mendapatkan prioritas.

Arya mengatakan, proses pembicaraan dengan panja DPR sejauh ini berjalan lancar. Arya menilai panja DPR juga menyambut positif sejumlah skema pembayaran dan penyelamatan Jiwasraya yang dibuat Kementerian BUMN.

"Garis besarnya sudah kami sampaikan, itu masukan mereka (panja) dan sudah mengerucut kepada skema yang hampir diterima semua," lanjut Arya.