EKBIS.CO, JAKARTA -- Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mencapai tujuh persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan belanja infrastruktur harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.
"Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya," ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Ahad (29/3).
Memasuki akhir Maret Tahun Anggaran 2019, penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42 persen atau senilai Rp 9,13 triliun. Total anggaran 2020 sebesar Rp 123,17 triliun.
Sementara itu, progres pembangunan fisik sebesar 6,97 persen. Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari bulan yang sama tahun 2019 yakni sebesar 7,56 persen dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 121,9 triliun.
Progres penyerapan anggaran yang relatif stabil itu tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek 2020 sudah dilakukan sejak November 2019.
Hingga 27 Maret 2020 tercatat data paket dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 7.370 paket senilai Rp 95,5 triliun. Dari total paket tersebut, progres paket yang terkontrak sebanyak 2.926 paket (51,28 persen) dengan nilai Rp 48,9 triliun terdiri dari paket Multiyears contract (MYC), MYC baru dan Single Years Contract (SYC).
Sebanyak 1.935 paket senilai Rp 16,3 triliun (17,08 persen) masih dalam proses lelang dan sisanya 2.509 paket senilai Rp30,2 triliun (31,65 persen) yang masih belum proses lelang. Belanja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
