EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menargetkan penambahan beras sebanyak 900 ribu ton untuk menjamin ketersediaan pangan hingga 2021. Target ini bisa tercapai melalui program cetak sawah baru di lahan marjinal atau optimalisasi lahan gambut menjadi sawah.
Mentan menjelaskan bahwa setidaknya stok beras nasional harus mencapai minimal 3 juta ton. Ini untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga tiga bulan pertama tahun 2021.
Pada musim tanam kedua atau musim gadu, Syahrul memperkirakan lahan eksisting yang ada hanya bisa ditanami seluas 5,6 juta hektare, dengan produksi 5 ton hingga 6 ton per hektare. "Kita butuh tambahan setara beras di atas satu juta ton agar benar-benar aman. Hitung-hitungan kita, neraca akhir Desember masuk ke Januari hanya tersisa 1,8 juta ton beras," kata Syahrul dalam diskusi virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (5/5).
Syahrul menjelaskan dengan optimalisasi lahan marjinal atau program cetak sawah seluas 600 ribu hektare yang rencananya akan digarap bersama BUMN, setidaknya mendapatkan produksi 1,8 juta ton gabah kering giling (GKG). Atau dengan rendemen 50 persen, menghasilkan setara 900 ribu ton beras.
Produksi padi di lahan rawa atau gambut cenderung lebih rendah dari lahan basah umumnya. Jumlahnya hanya berkisar 3 ton per hektare.
"Kita masuk di lahan rawa 400 ribu hektare dan lahan tersebar yang belum dipakai 200 ribu hektare. Kurang lebih ada 600 ribu hektare setara 3 ton per hektare atau 1,8 juta ton (GKG), ini menghasilkan 900 ribu ton (beras)," kata Syahrul.
Sebelumnya, dalam rapat virtual bersama Komisi IV DPR RI, Mentan Syahrul menjelaskan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dilakukan cetak sawah baru melalui optimalisasi lahan gambut. Tujuannya mengantisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Menurut Syahrul, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, yakni karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan. "Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya," kata Mentan Syahrul.
