EKBIS.CO, KOPENHAGEN -- Pemerintah Denmark telah berkomitmen memberikan bantuan senilai 870 ribu dolar AS kepada Irak untuk dalam menghadapi pandemi wabah Covid-19. Dana itu merupakan bentuk kemitraan dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) di Irak.
Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, menyatakan dukungan Denmark untuk Irak dalam menghadapi Covid-19 adalah bagian dari dukungan berkelanjutan untuk perdamaian dan stabilisasi di Irak. Dia senang melihat bagaimana kelompok-kelompok masyarakat lokal melangkah dalam menanggapi pandemi Covid-19.
"Saya mengapresiasi kerja luar biasa UNDP dan kelompok masyarakat yang sangat penting dalam upaya kita bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19," kata Kofod dilansir dari Iraq Business News, Senin (8/6).
Perwakilan Residen UNDP Irak, Zena Ali Ahmad, mengatakan, dukungan kelompok-kelompok masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19 ini sangat berharga. Komite perdamaian lokal, bersama dengan komunitas pemuda dan kelompok perempuan, telah mengambil inisiatif untuk melindungi komunitas mereka dari Covid-19 lewat berbagai hal.
"Mereka mensterilkan ruang publik, menyediakan keranjang makanan untuk keluarga yang rentan, dan mendirikan klinik kesehatan keliling," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan, kegiatan ini membantu mengurangi penyebaran Covid-19 dan pada saat yang sama meningkatkan kohesi masyarakat. "Kami berterima kasih kepada Pemerintah Denmark untuk kontribusi ini dan komitmen mereka yang berkelanjutan untuk Irak yang damai," ujar Ahmad.
Dana bantuan tersebut telah dijaminkan di bawah paket respons Covid-19 UNDP Irak secara keseluruhan yang dikelola di bawah Fasilitas Pendanaan untuk Stabilisasi (FFS). Dana itu untuk meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium, menyediakan peralatan pelindung diri untuk petugas kesehatan, meningkatkan jumlah bangsal isolasi, mempromosikan kohesi sosial, dan melakukan penilaian untuk menetapkan strategi pemulihan pasca Covid-19.
Denmark adalah mitra kunci untuk UNDP Irak, yang menyediakan lebih dari 58 juta dolar AS untuk kegiatan stabilisasi, kohesi sosial, dan reformasi sektor keamanan sejak 2015.
