EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah selesai digarap pada 2022. Lumbung pangan dibangun di atas lahan seluas 164.598 hektare.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan area pengembangan food estate seluas 164.598 hektare tersebut berada di eks pengembangan lahan gambut era Presiden Soeharto. Dalam tahap awal, pemerintah akan menguji coba penanaman seluas 30.000 hektare yang akan dimulai pada musim tanam Oktober 2020-Maret 2021.

"Program ini yang 30.000 hektare, selanjutnya kami programkan dua tahun selesai. Jadi 2021, 2022, sudah selesai," kata Basuki dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (3/7).

Dari total luas lahan 164.598 hektare tersebut, mayoritas sekitar 148.000 hektare lahan berupa tanah aluvial yang sudah tidak terdapat gambut. Dari total keseluruhan pula, lahan seluas 85.456 hektare sudah menjadi lahan sawah yang memang sudah ditanami setiap tahunnya oleh para petani eks transmigran, sementara sisanya 79.142 hektare sudah menjadi semak belukar yang memerlukan pembersihan lahan (land clearing).

Basuki menambahkan lahan pengembangan food estate ini berada di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Namun demikian, pihaknya akan memperbaiki jaringan irigasi pertanian, baik primer, sekunder dan tersier.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa setelah manajemen irigasi selesai, pihaknya segera mempersiapkan budidaya penanaman, seperti sarana produksi (saprodi) hingga alat mesin pertanian (alsintan).

"Sesudah pengairan 'water management' selesai, kami siapkan dalam budidaya, salah satunya persiapan para petani, persiapan sarana, alsintan, kemudian bibit, pupuk hingga dolomit untuk mengatur keasaman," kata Syahrul.

Proyek pengembangan lumbung pangan ini setidaknya melibatkan lima kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Desa PDTT dan Kementerian BUMN.