EKBIS.CO,  JAKARTA -- Tingkat penyerapan dana perlindungan sosial (social safety net) sebagai bagian dari kebijakan penanganan Covid-19 baru mencapai Rp 72,5 triliun sampai dengan akhir Juni 2020. Nilai tersebut setara dengan 35,6 persen dari total anggaran pemerintah, yakni Rp 203,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat, penyerapan terbesar terjadi pada realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Nilainya mencapai Rp 24,1 triliun atau 64,4 persen dari pagu anggaran Rp 37,4 triliun.

Sementara itu, realisasi bantuan sosial sembako baru mencapai 20,1 persen dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun, yaitu sekitar Rp 1,4 triliun. bantuan ini disalurkan berupa paket sembako ke 1,86 juta KPM di wilayah Jabodetabek. 

"Belum 100 persen karena 100 persennya nanti Desember. Kami per bulannya bayarkan," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Di luar wilayah Jabodetabek, pemerintah juga memberikan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang sampai akhir Juni sudah tersalurkan Rp 15,6 triliun. Jumlah itu 48 persen dari total anggaran, Rp 32,4 triliun yang diberikan kepada total 8,77 juta KPM.

Penyerapan yang besar juga terjadi pada kartu sembako dengan target ke 18,83 juta KPM di seluruh Indonesia. Sampai akhir Juni, realisasinya mencapai Rp 20,5 triliun atau 47 persen dari pagu anggaran, Rp 43,6 triliun.

Di sisi lain, Sri menambahkan, penyerapan insentif berupa diskon dan listrik gratis masih rendah dengan realisasi sebesar Rp 3,1 triliun. Nilai tersebut 44,9 persen dari total pagu anggaran, Rp 6,9 triliun. 

"Ini untuk 31,2 juta rumah tangga," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sementara itu, anggaran BLT dana desa juga baru terealisasi 17,3 persen dari total anggaran Rp 31,8 triliun, atau baru tersalurkan Rp 5,5 triliun. Sri menjelaskan, ini disalurkan dalam bentuk tunai kepada 6,48 juta KPM.

Jaring pengaman sosial lainnya yang diberikan adalah berupa program Kartu Prakerja. Per akhir Juni, Sri mengatakan, realisasinya mencapai Rp 2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp 20 triliun. Penyaluran anggaran diberikan dalam bentuk BLT untuk lebih dari 680 ribu peserta penerima manfaat.  

Sri menambahkan, kini pemerintah sedang melakukan perbaikan terhadap program Kartu Prakerja. "(Ini) untuk menyesuaikan dengan arahan atau rekomendasi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ataupun lembaga-lembaga yang memberi perhatian terhadap kartu prakerja," ucapnya.