EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengapresiasi usaha budidaya tambak udang yang dilakukan pokdakan Mina Mekar Sejahtera di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Presiden Jokowi, kata Slamet, berharap lahan di Muaragembong bisa terus dioptimalkan manfaatnya bagi kepentingan ekonomi masyarakat dan tentunya pengembangan selalu diarahkan pada usaha budidaya yang berbasis sustainable aquaculture.
Slamet berharap usaha budidaya tambak udang yang dilakukan pokdakan Mina Mekar Sejahtera bisa ditiru petambak udang lainnya di Kecamatan Muaragembong yang masih menerapkan sistem konvensional. "Dengan selalu menerapkan Best Management Practices (BEP) dalam usaha budidaya tambak udangnya, maka usahanya akan berhasil," ucap Slamet dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (13/9).
Sesuai dengan arahan Jokowi, ungkap, Slamet, komoditas udang diharapkan bisa sebagai prioritas produksi perikanan budidaya terhadap perekonomian nasional dengan tetap mengacu pada prinsip produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karenanya KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyiapkan strategi peningkatan produksi udang nasional yakni melalui intensifikasi teknologi.
KKP, lanjut Slamet, akan mendorong tambak konvensional ditingkatkan sehingga memiliki produktivitas optimal, dari yang semula kurang dari 1 ton per hektare per siklus dalam pengelolaan tambak konvensional menjadi tambak semi intensif maka hasilnya diperkirakan bisa mencapai berkisar 5-6 ton per hektare per siklus. Pemilihan udang juga didasari pertimbangan, salah satunya potensi lahan produktif yang luas yakni sekitar 2,96 juta hektare, saat ini baru termanfaatkan sekitar 0,6 juta hektare.
"Kondisi demikian tentunya menjadi pekerjaa rumah kita bersama, bagaimana potensi tesebut dapat lebih dioptimalkan, sehingga produksi udang bisa lebih digenjot secara signifikan," ujar Slamet.
Slamet menilai letambak udang di tengah pandemi Covid-19 tetap bersemangat dan produktif melakukan proses produksinya. Pemerintah akan mendorong kemudahan terhadap berbagai akses mulai dari informasi teknologi, input produksi yang efisien seperti induk/calon induk, benih bermutu, pakan dan sarana produksi lainnya, serta pasarnya.
"Terkait pembiayaan selain perbankan yang memegang dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), di KKP sendiri ada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMKP) dengan bunga hanya sebesar tiga persen," kata Slamet menambahkan.
