EKBIS.CO, JAKARTA--Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam RKAKL Tahun 2021 sebesar Rp 21,83 triliun. Nantinya pagu anggaran tersebut untuk menjalankan rencana kerja dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
"Komisi IV DPR RI dengan ini menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sebanyak Rp 21,83 triliun," kata Wakil Ketua Komisi IV DRP RI, Dedi Mulyadi, Senin, (21/9).
Dedi menjelaskan, komposisi anggaran tersebut dibagi per-Eselon yang meiliputi, Sekretariat Jenderal (Sekjen) sebesar Rp 1,7 triliun. Inspektorat Jenderal (Irjen) sebesar Rp 164 miliar. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 4,91 triliun dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak Rp 1,14 triliun.
Kemudian ada juga anggaran pada Direktorat Jenderal Perkebunan yang mencapai Rp 1,61 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,13 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak Rp 5, 27 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 767 miliar, dan Badan Karantina Pertanian sebanyak Rp 1,11 triliun.
Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa fokus kerja Kementan meliputi prioritas kerja nasional, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
Selain itu, terdapat dua program prioritas lain yang saling berkaitan dengan prioritas utama seperti peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di setor rill dan industrialisasi. "Banyak sekali yang mampu kita capai dari waktu yang ada ini, untuk itu saya harap Kementan bersama Komisi IV terus bersinergi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka menilai jika anggaran yang sudah disetujui ini mampu diimplementasikan dengan baik. Hal ini, kata Suhardi bisa dilihat dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan petani Indonesia.
"Anggaran ini sudah diberikan utuk kepentingan para petani, untuk itu kita harus pastikan bahwa petani tidak boleh lagi mendapat kesusahan. Apa pun keperluan petani harus kita berikan karena ini menyangkut kepentingan nasional," tuturnya.
