Selasa 06 Oct 2020 21:25 WIB

Perekonomian Indonesia Sulit Pulih Tanpa Peran Swasta

Peran swasta dalam ekonomi mencapai 60 persen.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (ilustrasi). Pemerintah menilai, penting melibatkan swasta dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Pekerja melakukan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (ilustrasi). Pemerintah menilai, penting melibatkan swasta dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah harus mengajak swasta untuk membangkitkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat wabah Covid-19. Tanpa melibatkan swasta, pemulihan ekonomi sulit dilakukan.

Budi menjelaskan, penting melibatkan swasta dalam pelibatan ekonomi sebab kontribusi mereka terhadap roda ekonomi mencapai 60 persen. Sedangkan BUMN hanya memiliki 30 persen dari kontribusi ekonomi nasional dan sisanya peran pemerintah melalui belanja anggaran dalam APBN.

Baca Juga

"Jadi terkait COVID sekarang, kalau kita mau tingkatkan ekonomi Indonesia, sulit atau tidak mungkin dilakukan hanya dengan pemerintah. Pemerintah harus bisa ajak swasta agar berpartisipasi," kata Budi dalam diskusi Lemhanas secara virtual, Selasa (6/10).

Agar perusahaan swasta mau membantu pemerintah, kata dia, harus dibuat aturan yang bagus untuk mereka. Sebab, jika aturan pemerintah tidak bagus, swasta mustahil bergerak.

Aturan yang dibuat negara ini menjadi penting lantaran presiden tidak memiliki kekuatan mengatur anggaran seperti yang diterapkan ke Kementerian dan Lembaga. Pun dengan menentukan orang-orang di dalamnya.

Budi mengatakan, konteks perekonomian Indonesia sekarang dan di era Soeharto dan Soekarno sangat berbeda. Jika dulu, pemerintah menggunakan APBN untuk menggerakan ekonomi nasional dalam porsi besar, kini swasta yang punya kontribusi lebih besar.

Kata dia, dua moda presiden untuk mengungkit ekonomi nasional, pertama melalui kementerian dan lembaga yang anggaran dan orang-orang di dalamnya ditentukan negara. Kedua, melalui BUMN.

"Walaupun BUMN terbuka (Tbk) tidak sekuasa itu, tapi akses beliau (presiden) masih ada. Dua pilar ini kontribusinya kurang lebih sekitar 30 persen dari total ekonomi Indonesia," kata Budi.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement