EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan akan dipercepat dengan menciptakan pasar baru EBT. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko pengembangan EBT.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pasar baru EBT tersebut dilakukan melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).
Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan EBT di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan mendukung kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar, dan terdepan (3T).
Untuk mempercepat pemanfaatan EBT, selain akan menerbitkan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT PLN (Persero), pemerintah juga menciptakan pasar baru EBT melalui program renewable energy base industry development dan renewable energy base on economic development.
"Indonesia sudah saatnya mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT," kata Arifin, Ahad (11/10).
Di tingkat global, negara-negara dunia telah berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan disepakatinya Kyoto Protokol pada 1997. Komunitas internasional bertekad untuk mengurangi emisi karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya, termasuk pengurangan emisi dari sektor energi. Dengan begitu, terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk di sektor transportasi ke EBT.
Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi. Seperti, percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota, pemanfaatan biomassa dan sampah sebagai bahan baku pada co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting, dan pelaksanaan mandatori B30.
Serta program pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.
"Untuk mengurangi resiko eksplorasi oleh para pengembang, pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling, kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," kata Arifin menjelaskan.
