EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank hasil merger tiga bank syariah anak usaha BUMN bisa melakukan sejumlah langkah agar bisa mencapai BUKU IV. Total aset dari Bank Hasil Penggabungan akan mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun yang berarti masih kategori BUKU III.
Analis Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Bazari Azhar Azizi berharap kedepannya bank syariah hasil merger tersebut bisa naik menjadi bank BUKU IV. Untuk menjadikannya bank BUKU IV perlu adanya strategi yang bersifat anorganik, selain business as usual.
"Karena kalau hanya business as usual, mungkin di tahun 2024 pun masih di bank BUKU III," katanya pada Republika.co.id, Selasa (21/10).
Bazari mengatakan beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti menjadikan bank syariah tersebut sebagai Bank Operasional I (BO) di Kementerian dan Lembaga. Termasuk penyalur gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa meningkatkan nasabah di produk CASA secara masif.
Kemudian, juga bisa membuka peluang investasi dari dalam dan luar negeri. Seperti investor Asia dan Timur tengah dalam bentuk penerbitan Sukuk untuk menambah Tier 1 Capitalnya. Penambahan modal dari investor luar negeri lewat opsi sukuk, seperti misal sukuk subordinasi yang bisa dikonversi jadi modal.
Selanjutnya, dengan ekspansi bisnis yang selama ini masih kurang tergarap. Seperti pembiayaan produktif untuk sektor korporasi atau infrastruktur pemerintah.
Tahun lalu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pernah dilakukan kajian internal terkait beberapa strategi organik untuk membentuk bank skala besar. Salah satunya merger ini, dan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian digabungkan juga.
"Langkah ini bisa turut menambah modal inti juga," katanya. Opsi penambahan modal dari pemerintah pun dianggap memungkinkan meski belum ada informasi lebih lanjut.
Dalam ringkasan rencana merger, komposisi pemegang saham pada Bank Hasil Penggabungan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) sebesar 25,0 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar 17,4 persen, DPLK BRI - Saham Syariah sebesar dua persen dan publik sebesar 4,4 persen.
