EKBIS.CO, JAKARTA -- Sekitar 4.900 penyuluh pertanian honorer THL TBPP, mulai hari ini, Selasa (3/11) hingga 16 November 2020, mengikuti asesmen Sertifikasi Kompetensi ASN-P3K. Asesmen dilakukan pada 16 unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pertanian RI di 16 kota.
Peserta asesmen, penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) lingkup Kementan menjadi Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-P3K). Asesmen meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengatakan sertifikasi kompetensi ditujukan pada 4.900 THL-TBPP dari lulusan SMK pertanian dan SLTA sederajat non pertanian, maupun pendidikan Diploma II dan III hingga sarjana S1 yang tidak linier rumpun pertanian.
“Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi. Acuannya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus,” katanya di Jakarta, Senin (2/11).
Mengacu instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa penyuluh merupakan ujung tombak pembangunan pertanian, sehingga perlu didorong pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon ASN-P3K.
"Penyuluh adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, selaku pendamping dan pengawal petani," kata Mentan Syahrul di Jakarta, Senin (2/11).
Kegiatan asesmen diawali hari ini, Selasa (3/11) diikuti THL dari 12 provinsi. THL dari Aceh mendapat kuota 414 orang P3K dan Sumatera Utara (365). Mereka asesmen di Polbangtan Medan hingga 10 dan 12 November.
THL Sumbar, kuotanya 234 KPK menjadi asesi di BPP Jambi; THL Lampung (187) di BPP Lampung; THL Banten (87) di BBPKH Cinagara; THL Jateng (812) di Polbangtan YoMa; THL Bali (59) di BBPP Ketindan; THL Kaltim (19) dan Kaltara (1) di BBPP Binuang; THL Sulut (56) di BBPP Batangkaluku; THL NTT (289) di BBPP Kupang.
THL Jatim adalah asesi terbanyak. Total 649 orang. Juga awali asesi hari ini, di BBPP Batu (235) dan Polbangtan Malang (116); THL Jatim kelompok tiga (298) asesmen di BBPP Ketindan mulai Senin (9/11) seperti dilansir Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan (Pusluhtan).
Asesmen berlangsung hingga 16 November diikuti THL dari 33 provinsi kecuali Papua, yang tidak mengajukan permohonan P3K sesuai kebijakan pemerintah provinsi.
Kebijakan ASN-P3K diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berupaya tak ada lagi pegawai pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K. Kemenpan memberi peluang bertahap pada pegawai tidak tetap dan honorer menjadi P3K melalui seleksi dan sertifikasi kompetensi.
Dedi Nursyamsi menambahkan sertifikasi kompetensi penyuluh THL lingkup Kementan untuk meningkatkan kualitas penyuluh, dan upaya mengatasi kendala kegiatan penyuluhan pertanian mengingat jumlah penyuluh sampai saat ini belum memadai.
Dedi menambahkan proses sertifikasi mengacu aturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Metode asesmen berupa wawancara dan data dukung, sesuai unit kompetensi yang diujikan dan uji kompetensi peserta tanpa data dukung unit kompetensi yang diujikan.
"Sertifikasi kompetensi bukti pengakuan kompetensi penyuluh, diharapkan menjaga komitmen sebagai ujung tombak pembangunan pertanian," kata Dedi Nursyamsi.
Sementara bagi peserta yang sakit, reaktif atau positif Covid-19 telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan metode fleksibel tanpa mengesampingkan tahapan dan tujuan sertifikasi yang telah ditetapkan. Hingga Jumat pekan lalu (30/10) diketahui empat asesi sakit, 12 meninggal dunia dan 13 pensiun atau mundur.
