Warta Ekonomi.co.id, Jakarta
Teknologi blockchain dapat membantu negara-negara seperti Kenya yang kehilangan miliaran dolar karena korupsi, menurut seorang pejabat di badan narkoba dan kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
David Robinson, penasihat antikorupsi regional di Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, percaya bahwa teknologi baru seperti blockchain akan membantu Kenya memerangi korupsi pemerintah dan kejahatan ekonomi lainnya.
Menurut Nation Media Group pada 3 November, Robinson mengklaim bahwa solusi berbasis blockchain dapat memberikan keterlacakan transaksi secara penuh, melindungi pendaftar publik dari penipuan dan pemalsuan.
Baca Juga: Pertama Kalinya, HSBC Bangladesh Selesaikan Transaksi Berbasis Blockchain
"Teknologi blockchain menjadi menarik bagi komunitas global dan organisasi internasional karena ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan melindungi pendaftar publik dari penipuan dan gangguan," katanya dikutip dari Cointelegraph, Rabu (4/11/2020).
Robinson mengatakan bahwa teknologi seperti blockchain adalah alat penting untuk meningkatkan kepercayaan karena korupsi merupakan pelanggaran kepercayaan publik.
"Kepercayaan online menjadi aset utama untuk transaksi antara orang asing dan membangun kepercayaan pada pemerintah," katanya.
Kenya dilaporkan kehilangan sepertiga dari anggarannya karena korupsi setiap tahun karena kurangnya peralatan dan teknologi modern untuk memerangi korupsi. Kegagalan melacak kasus korupsi dilaporkan menyebabkan negara merugi sebanyak US$6 miliar(Rp233 triliun) setiap tahun.
Sejumlah negara di seluruh dunia telah melihat teknologi blockchain dan kripto sebagai alat potensial untuk memerangi korupsi. Pada September 2020, Kementerian Luar Negeri Denmark merilis laporan yang menganalisis penggunaan blockchain dalam perang melawan korupsi.
Pada Juli, ketua layanan antikorupsi Kazakhstan meminta negara untuk mengembangkan mata uang digital nasional untuk memerangi korupsi di negara tersebut.
