Kamis 03 Dec 2020 11:26 WIB

DPR RI Ajak Dukung RUU Ekonomi Syariah

Industri halal diharapkan bisa ditingkatkan jadi kesatuan yang holistik.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha
Rancangan Undang Undang Ekonomi Syariah masih menunggu pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin mengatakan sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung RUU Ekonomi Syariah tersebut.
Foto: Republika/Tahta Aidila
Rancangan Undang Undang Ekonomi Syariah masih menunggu pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin mengatakan sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung RUU Ekonomi Syariah tersebut.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Rancangan Undang Undang Ekonomi Syariah masih menunggu pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin mengatakan sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung RUU Ekonomi Syariah tersebut.

"Pembahasannya belum dimulai saat ini, tetapi kita memerlukan dukungan dan aspirasi," katanya dalam Talkshow Rabu Hijrah yang diselenggarakan di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/12).

Menurutnya, perkembangan ekonomi syariah berpotensi terus meningkat karena dukungan penuh dari pemerintah. Ia mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN yang akan melakukan merger bank syariah.

Harapannya, bank syariah tersebut dapat semakin menggerakkan UMKM dan membesarkan ekonomi syariah Indonesia di mata dunia. Contohnya dalam hal industri halal yang selama ini masih menjadi pasar, bukan produsen.

Ia berharap industri halal bisa semakin ditingkatkan lagi agar menjadi suatu kesatuan yang holistik. Asisten Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja mengatakan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan keumatan.

"Mengapa kita harus proaktif dalam membangun ekonomi umat? Lima besar eksportir produk halal terbesar di dunia tidak ada yang negara Muslim, sebaliknya, lima besar importirnya adalah negara-negara Muslim, termasuk Indonesia," katanya.

Ketua Pemuda DMI serta Penggagas Rabu Hijrah, Arief Rosyid Hasan mengatakan arahan dari KH. Ma’ruf Amin tersebut seolah bagai gayung bersambut dengan apa yang selama ini disuarakan oleh para aktivis Rabu Hijrah. Komunitas ini konsisten merangkul dan menggerakkan generasi muda Islam sejak tahun 2004, serta mengawal isu ekonomi keumatan sejak 2010.  

"Kita semua bertanggung jawab untuk membangun ekonomi umat," katanya.

Reorientasi umat dari politik ke ekonomi syariah bukan berarti tidak perlu mengurus politik. Tapi di tengah situasi politik dalam negeri saat ini, ia mengajak bersama-sama fokus memaksimalkan potensi ekonomi syariah Tanah Air.

Ketua Umum Baitul Muslimin, KH Hamka Haq sepakat untuk mengembalikan orientasi umat kepada ekonomi. Fokusnya melalui pesantren-pesantren agar memiliki kurikulum pengembangan ekonomi dan pengembangan keterampilan berekonomi.

"Jangan hanya keterampilan mengajar atau keterampilan Bahasa, agama, dakwah, dan sebagainya, tapi melupakan ekonomi," katanya.

Tanpa keahlian di bidang ekonomi dan teknologi yang diperlukan dalam mengelola ekonomi, maka sumber daya Tanah Air akan terus digarap oleh orang asing. Pada kesempatan ini, Rabu Hijrah bekerja sama dengan Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) dalam menggelar sebuah talk show dengan tema Reorientasi Umat Dari Politik Ke Ekonomi Syariah.

Acara ini sekaligus mengambil momentum 212 dan dihadiri oleh aktivis Pemuda Islam tingkat Nasional dan Umum baik secara fisik maupun virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pemuda Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Serta memaksimalkan potensi ekonomi umat Islam di Indonesia terlepas gejolak politik dalam negeri.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement