EKBIS.CO, JAKARTA -- Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian pun berencana melakukan sejumlah terobosan demi mencapai target tersebut, salah satunya memastikan adanya jaminan hari tua atau uang pensiun untuk nelayan.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai mengujungi lokasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Rencananya, pemberlakuan jaminan hari tua untuk nelayan itu akan digulirkan lebih dulu di provinsi tersebut.
"Nelayan yang bekerja di situ harus memiliki tiga hal yang selalu saya canangkan. Nomor 1 asuransi kecelakaan, nomor 2 asuransi kesehatan, dan tunjangan hari tua. Jadi nelayan dimulai di 3 WPP LIN ini, adalah nelayan yang memiliki pensiun di hari tuanya, saat tidak melaut lagi. Nah ini harus disiapkan," ujar Menteri Trenggono dalam rilis resmi KKP, Sabtu (6/2).
Trenggono juga menargetkan adanya transformasi sistem penangkapan ikan dan pengawasan terhadap kapal-kapal perikanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya meningkatkan produktivitas nelayan, menjaga kualitas produk, serta menjamin keberlanjutan populasi perikanan di laut Indonesia.
Mengenai program LIN tersebut, Trenggono meminta jajarannya segera melakukan beragam persiapan. Mulai dari menghitung ulang potensi perikanan tangkap di tiga WPPNRI di Maluku (714, 715, dan 718) hingga menyiapkan infrastruktur pendukung operasional pelabuhan perikanan.
"Yang paling penting adalah kesiapan kita dari sektor kelautan dan perikanan. Sebetulnya pelabuhan (yang akan) dibangun oleh Bapak Menteri Perhubungan dan difasilitasi Bapak Gubernur Maluku itu tidak akan menjadi apa-apa, kalau kita tidak segera mengisi ekonomi di dalamnya supaya bergerak," ujarnya.
Persiapan matang dan penerapan tata kelola perikanan yang baik menurutnya akan menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di kawasan LIN. Bila ini terjadi, industri perikanan dalam negeri pun akan maju.
Dia juga meminta jajarannya rutin berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta pemerintah daerah. Dia menyadari pengembangan program tersebut penuh dengan tantangan sehingga perlu kerja sama semua pihak agar menghasilkan output yang maksimal.
"Itu butuh effort yang begitu panjang. Hardware dan software yang harus disiapkan supaya nanti Pak Bahlil (Kepala BKPM) bisa menjual sarana ini, dia bisa bilang kita ikannya bagus-bagus. Lalu semuanya sehat dan sarana pengolahannya bagus, silahkan investor datang melakukan industrialisasi di sini," tuturnya.
