Senin 15 Feb 2021 12:47 WIB

BPS: Bansos Pemerintah Hambat Laju Kemiskinan

Terdapat peningkatan jumlah orang miskin tapi tak sebanyak yang diduga.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Petugas PT POS memotret warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi di halaman SD Negeri Kilasah, di Kasemen, Serang, Banten, Sabtu (13/2/2021). Dinsos Provinsi Banten mencatat terdapat 315.250 KK akan mendapat BST mulai Januari hingga April 2021 sebesar Rp300 ribu per-KK perbulan.
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Petugas PT POS memotret warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi di halaman SD Negeri Kilasah, di Kasemen, Serang, Banten, Sabtu (13/2/2021). Dinsos Provinsi Banten mencatat terdapat 315.250 KK akan mendapat BST mulai Januari hingga April 2021 sebesar Rp300 ribu per-KK perbulan.

EKBIS.CO,  JAKARTA – Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,55 juta orang. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah ini masih lebih baik dibandingkan prediksi lembaga internasional, sebagai dampak dari program perlindungan sosial yang terus digulirkan pemerintah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pada Juni 2020, Bank Dunia membuat laporan dan simulasi yang memprediksi bahwa angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami kenaikan 10,7 persen hingga 11,6 persen akibat pandemi.

Baca Juga

Tapi, hasil BPS menunjukkan, kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mencapai satu persen. Pada September 2020, persentasenya sebesar 10,19 persen, 'hanya' naik 0,97 persen poin terhadap September 2019.

"Betul terjadi kenaikan (angka kemiskinan), tapi sebetulnya tidak sedalam yang diduga," kata Suhariyanto dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (15/2).

Suhariyanto menuturkan, realisasi yang lebih baik itu menunjukkan bahwa berbagai program bantuan sosial yang dirancang pemerintah selama pandemi Covid-19 sangat membantu masyarakat. Khususnya mereka yang berada di lapisan terbawah. Dampak tersebut semakin signifikan mengingat perlindungan sosial telah diperluas hingga menyentuh 60 persen masyarakat lapisan terbawah.

Selama pandemi Covid-19, Suhariyanto menambahkan, pemerintah telah menyediakan dana khusus untuk perlindungan sosial ke berbagai pihak termasuk UMKM. "Dan bisa dipastikan, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama lapisan bawah," tuturnya.

Salah satu program perlindungan sosial yang dinilai berdampak banyak adalah kartu prakerja. Suhariyanto menjelaskan, program ini membantu meningkatkan keterampilan masyarakat, termasuk mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi.

Berdasarkan data BPS, sebanyak 89 persen pengguna kartu prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan menyatakan, program ini sangat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan bekerja. Sementara itu, insentif yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modal usaha, ditabung dan lain-lain.

"Jadi, dengan adanya bantuan sosial dan program lain sangat membantu dalam menghambat kenaikan kemiskinan lebih tinggi," ujar Suhariyanto.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement