EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan masyarakat yang menjadi korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah, sudah mulai bisa menempati hunian tetap (huntap) yang telah dibangun.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Suko Wiyono menyatakan, proses penghunian huntap tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Kementerian PUPR mengharapkan masyarakat bisa menempati rumah tersebut dengan aman dan nyaman.
"Kami telah mulai proses penghunian huntap yang telah selesai dibangun," kata Suko dalam rilis di Jakarta, Selasa (16/2).
Suko menjelaskan, untuk proses penghunian tahap pertama, Kementerian PUPR meminta sebanyak 108 warga terdampak bencana untuk menempati hunian yang dibangun di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Diharapkan hingga akhir Februari 2021 ini seluruh unit huntap bisa segera diisi.
Kementerian PUPR, kata Suko, membangun sebanyak 230 unit hunian tetap untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di Palu. Bangunan huntap tersebut di atas lahan seluas 36 hektare. Saat ini Kementerian PUPR juga tengah melaksanakan proses akhir penyelesaian bangunan.
Selain membangun hunian, Kementerian PUPR juga melengkapi kompleks perumahan tersebut dengan penerangan jalan dan meteran listrik dengan daya 1.300 watt di setiap unit. Sarana dan prasarana penunjang seperti instalasi air bersih, instalasi pembuangan air limbah, ruang terbuka hijau, jalan utama dan jalan lingkungan, termasuk tempat pembuangan sampah terpadu juga sudah selesai dibangun.
Berdasarkan data yang ada, Suko melanjutkan, sebanyak 630 unit huntap telah selesai dibangun Kementerian PUPR selama 2020 melalui bantuan pinjaman dari National Slum Upgrading Program - Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) senilai Rp 44,5 miliar.
Pembangunan Huntap Tahap 1A ini berada di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebanyak 230 unit dan di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kota Palu sebanyak 400 unit.
"Adapun calon penghuni huntap untuk Tahap 1A yang telah terbangun adalah untuk relokasi warga yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan SK Data Warga Terdampak Bencana (WTB)," kata Suko.
Sesuai pembagian peran dalam proses pembangunan, Penyediaan Hunian Tetap 1A sebanyak 630 unit rumah disediakan oleh Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan. Sementara untuk Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), pekerjaan air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan prasarana lainnya dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya, serta untuk jaringan listrik disediakan pihak PLN.
