Ahad 04 Apr 2021 16:52 WIB

Program Agro Solution Ditargetkan Capai 50 Ribu Hektare

Program ini mampu meningkatkan hasil panen menjadi hingga 10 ton per hektare.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi (tengah) didampingi Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto (kedua kanan), Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi (kedua kiri) dan Direktur Operasi dan Produksi Robert Sarjaka (kiri) menunjukan tanaman padi pada kegiatan Tanam Perdana Program Agrosolution di lahan uji seluas 210 hektare, Desa Pancakarya, Tempuran, Karawang, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Program yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia tersebut guna meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan pupuk, benih, pestisida non-subsidi, akses permodalan dan kapasitas pengambilan hasil panen serta asuransi pertanian.
Foto:

Ia mengatakan, strategi itu sudah dilakukan di Jawa Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

"Dengan penggunaan pupuk non subsidi, memang akan ada kenaikan biaya sekitar Rp 4 juta per hektare, tapi karena kita dampingi, hasil panen yang diterima juga lebih besar sehingga keuntungan petani meningkat," kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, harga jual gabah petani bisa lebih tinggi dari harga biasanya. Selain itu, produktivitas yang biasa 6 ton bisa naik menjadi 8 ton. Produktivitas yang sudah mencapai 7 ton bisa ditingkatkan menjadi 10 ton.

"Katakan ada kenaikan produksi 2 ton, itu ada tambahan seitar Rp 10 juta. Jadi memang dengan pupuk non subsidi ada tambahan tapi dapat hasil yang lebih besar," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Pupuk Kaltim mengajak perbankan, perusahaan asuransi, hingga Agronom untuk sama-sama mendampingi petani menggunakan pupuk nonsubsidi. Itu akan meringankan beban finansial petani ketika akan memulai penanaman.

Tak sampai di situ, penjualan hasil panen juga dikerjasamakan dengan perusahaan penyerap sehingga ada pasar yang jelas bagi petani.

 

Menurut Rahmad, cara itu bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi yang selalu kurang setiap tahun. Hal itu tentu lantaran ruang fiskal pemerintah yang terbatas untuk memenuhi penyediaan pupuk bersubsidi sesuai permintaan pemerintah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement