Rabu 09 Jun 2021 19:22 WIB

Pemerintah Rencana Mengenakan PPN Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pengenaan pajak bahan kebutuhan pokok diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6

Rep: Novita Intan/ Red: Gita Amanda
Pembeli memilih telur ayam di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Rabu (14/4/2021). Harga telur ayam di daerah tersebut naik dari Rp38.000 menjadi Rp44.000 per kilogram dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat saat bulan Ramadhan.
Foto:

Sebelumnya pemerintah telah mempersiapkan pajak karbon (carbon tax) untuk memaksimalkan pendapatan negara seiring pengurangan emisi gas rumah kaca. Adapun informasi tersebut tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.

"Carbon tax di Indonesia sejauh ini diistilahkan dengan pungutan karbon. Hal tersebut dikarenakan carbon tax dapat memiliki bentuk yang beragam baik perpajakan maupun non perpajakan," bunyi dokumen tersebut.

Alternatif pungutan pajak karbon pertama menggunakan instrumen perpajakan yang tersedia saat ini. Dimulai dari cukai, PPh, PPN, PPnBM, maupun PNBP di tingkat pusat hingga Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di level daerah.

Kedua, pemerintah membentuk instrumen baru, yaitu pajak karbon. Tetapi, instrumen baru ini perlu revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Tidak berbeda dengan praktik pada negara lain, objek potensial yang dapat dikenakan carbon tax di Indonesia adalah bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor," bunyi dokumen tersebut.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement