EKBIS.CO, JAKARTA-- Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2021. Hal ini sejalan berbagai indikator ekonomi menunjukkan positif pada April sampai Juni pertengahan 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skenario optimisnya pada kuartal dua 2021 bisa mencapai di atas tujuh persen. Hal ini tentunya bisa terjadi jika penyebaran kasus Covid-19 dikendalikan dengan cepat, dan tergantung kedisiplinan protokol kesehatan masyarakat,
"Kita optimistis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas tujuh persen dan kita berharap pada minggu ketiga atau keempat Juni 2021,” ujarnya saat webinar prospek ekonomi Indonesia pasca stimulus, relaksasi, dan vaksinasi secara virtual, Rabu (7/7).
Menurutnya pada kuartal tiga dan empat skenario pertumbuhannya bergantung pada kegiatan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. “Yakni seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama PPKM tersebut digulirkan,” ucapnya.
Kemudian, skenario berat pemerintah harus melakukan penurunan mobilitas sampai 50 persen. Kemudian kebijakan PPKM darurat bisa berakhir pada Agustus, sehingga normalisasi baru bisa kembali terjadi.
“Dengan skenario tersebut, maka pertumbuhan ekonomi kuartal tiga 2021 diperkirakan bisa mencapai empat persen dan pada kuartal empat 2021 sebesar 4,6 persen,” ucapnya.
Menurutnya jika pemerintah bisa menyelesaikan dan menjaga pemulihan sekaligus mengendalikan mobilitas dengan cepat, maka pertumbuhan bisa di atas lima persen pada kuartal tiga 2021. Sri Mulyani memberikan catatan, penyebaran covid bisa terkendali sampai akhir Juli dan Agustus 2021 dan kembali normal.
"Kita berharap pertumbuhan pada kuartal tiga bisa di atas lima persen dan menguat kembali pada kuartal empat,” ucapnya.
Dengan berbagai skenario tersebut, maka pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 masih bisa tumbuh 3,7 persen sampai 4,5 persen. Pertumbuhan itu terjadi mengingat pada kuartal satu 2021 ekonomi masih tumbuh negatif 0,7 persen.
"Dinamika ini selalu dihadapkan kami sebagai pengelola kebijakan fiskal," ucapnya.
