EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyebut saat ini pemerintah berupaya memfokuskan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak di tengah pandemi Covid-19.
“Saat ini merupakan solusi bagi perekonomian yang berkelanjutan adalah adanya kepastian agar masyarakat Indonesia bisa memperoleh pekerjaan yang layak,” ujarnya saat Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD RI secara virtual, Selasa (16/8).
Menurutnya pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian nasional. Tercatat, struktur ekonomi lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, sehingga harus terus dialihkan menjadi lebih produktif untuk mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor.
"Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat," ucapnya.
Maka itu, dia melanjutkan, pemerintah telah mengimplementasikan fokus tersebut salah satunya dengan diluncurkannya One Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang dianggapnya sangat mempermudah izin usaha.
Baca juga : BPIP Ganti Tema Lomba Artikel
"Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya," ucapnya.
Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan sebesar Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di Luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa.
"Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.
Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini diharapkan bisa memenuhi target Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.
Dengan catatan ini, Jokowi menilai, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Adapun peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama.
"Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan. Dia menyatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, khususnya dari sisi ekonomi.
Baca juga : Kado HUT ke-76 RI dari Sirkuit Mandalika
"Kita semua masyarakat merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan atau pedesaan. Utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja," tuturnya.
Dia menekankan, pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah. Utamanya mereka-mereka yang mencari nafkah sebagai pelaku UMKM. "Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat, pengusaha kecil, maupun menengah," ucapnya.
Namun, dia mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya meredam pelemahan ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan. Dia pun berterima kasih terhadap pemerintah yang secara sukarela mau memotong belanja anggarannya terhadap kepentingan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
"Kami sangat mendukung sepenuhnya relokasi APBN dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran," ungkapnya.
“Refocussing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN, adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19," ucapnya.
Baca juga : DPC PDIP Solo tak Akan Ikut Terbangkan Balon
