EKBIS.CO, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menegaskan, Kemenkop UKM memiliki perhatian pada UMKM yang memiliki potensi ekspor agar dapat menghasilkan Usaha Mikro Kecil (UMKM) naik kelas. Salah satunya pada produk bambu yang dinilai memiliki potensi pasar, baik di dalam maupun di luar negeri.
Hanya saja menurutnya, dalam pengembangan produk UMKM, yang perlu diperhatikan yaitu model bisnisnya. Terutama terkait agregator dan offtaker.
"Memang, tujuan kita pasti agar bisa ekspor sendiri, tapi itu bertahap. Langkah awal, kita perlu mencari mitra-mitra. Itu bisa dibantu melalui KemenkopUKM agar dapat menemukan partner yang saling menguntungkan," kata Arif melalui keterangan resmi yang diterima Republika pada Senin (11/10).
Apalagi, lanjut Arif, saat ini di Indonesia sedang dilakukan pengembangan desa wisata. Maka pembangunan rumah hingga gazebo dari bambu tersebut juga sejalan dengan program pengembangan Desa Wisata.
"Setelah melihat potensi nyata di lapangan, akan diberikan dukungan agar kerajinan bambu yang sudah punya pasar ini lebih baik lagi pemasarannya, baik di dalam maupun luar negeri," tuturnya.
Menurut Arif, hal itu bisa dimulai dengan Pemda Sukabumi yang menggunakan produk bambu. Seperti menggunakan joglo atau kafe di pemda yang terbuat dari bambu, agar nanti bisa dicontoh kabupaten lain. Khususnya, yang memiliki wisata alam.
"Nanti Kemenkop UKM juga akan berkoordinasi dengan Kemenparekraf yang memiliki program pembinaan Desa Wisata," kata dia.
Langkah awal, Arif menyarankan mereka harus mempelajari peluang-peluang yang ada. peluang pertama terkait pembiayaan yang sudah disediakan melalui program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan.
Menurut Arif, dalam pengembangan pasar produk bambu, pemerintah bisa menjadi motor penggerak. Sebab, sudah ada payung hukum terkait penggunaan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa bagi pelaku UMKM.
"Namun produk bambunya agar dimasukkan ke katalog. Bisa dibantu melalui asosiasi berkomunikasi dengan Kemenkop UKM agar bisa terhubung dengan katalog, baik pemerintah daerah, LKPP, hingga BUMN," ujar Arif.
