EKBIS.CO,  JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses birokrasi di perusahaan-perusahaan BUMN tak lagi ruwet dan berbelit-belit. BUMN kini harus mulai membangun sebuah kultur kerja baru.

Ia pun kemudian mencontohkan proses perizinan untuk pembangunan pembangkit listrik yang membutuhkan waktu cukup lama. Jokowi menyebut, terdapat 259 perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

"Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele. Enggak bisa lagi," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Menurut dia, rumitnya proses birokrasi dan perizinan akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Karena itu, ia meminta proses birokrasi yang berbelit-belit di BUMN agar dipangkas.

"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-belit lagi. Lari semua," tambahnya.

Presiden meminta para direktur utama BUMN agar lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Ia juga ingin agar model bisnis di perusahaan pelat merah bisa beradaptasi di era revolusi industri 4.0 dan juga mampu merespons ketidakpastian kondisi global saat ini.

Karena itu, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar menutup saja perusahaan-perusahaan BUMN yang tak mampu mengejar ketertinggalan dan bersaing. Ia juga tak ingin perusahaan BUMN yang sedang sakit terus mendapatkan proteksi melalui suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi. Kalau saudara-saudara tidak merespons ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, "Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN seperti ini". Kalau saya langsung tutup saja! Tidak ada selamet-selametin," ujar Jokowi.