EKBIS.CO, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021 sebagai badan publik terbaik kategori Kementerian dengan klasifikasi informatif. Kementan dengan nilai 92,29 menjadi kementerian dengan nilai tertinggi disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76, Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68, Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48 dan Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, penganugerahan ini sangat penting untuk mengakselerasikan upaya terbaik badan publik melalui berbagai inovasi yang terus berkembang. Pemberian ini juga dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.
"Hasil penilaian ini menjadi sarana introspeksi semua sarana badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya," katanya.
Namun di samping itu Wapres mengingatkan agar ke depan seluruh Badan Publik menguatkan komitmennya dalam bekerja keras dan semakin cermat memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
"Saya ingin mengajak masyarakat luas untuk ikut partisipasi dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawasi proses implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan," katanya.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta semua unit kerja, terutama Biro Humas dan Informasi Publik dalam mengelola kegiatan kehumasan dan informasi, yang bisa dipahami oleh semua pihak.
"Saya kira apa yang diraih oleh Kehumasan kita, khususnya Biro Humas dan informasi Publik beserta jajaran PPID dan Humas yang ada di unit kerja Kementerian Pertanian adalah tanda-tanda positif dari bagaimana melakukan sesuatu dari data dan informasi, menghasilkan regulasi dan program yang berjalan dengan sistem yang baik. Lalu terkait dengan kepatuhan SOP ini adalah tanda-tanda satu organisasi yang modern, yaitu makin transparan dan makin terbuka," katanya.
Buat Mentan, informasi selalu menjadi mulut, telinga dan mata dari rakyat kepada penyelenggara negara. Bahkan Anugrah tertinggi dari KIP (Komisi Informasi Pusat) selama 2 tahun berturut-turut ini menjadi parameter bagi Kementan dan juga publik agar dalam bekerja tetap dalam jalur on the right track, on the right way.
"Yang pasti kita perlu jaga keterbukaan itu menjadi bagian agar segala deviasi dan segala kekurangan bisa segera kita koreksi. Oleh karena itu saya apresiasi Kementan telah meraih PPID dan Kehumasan menjadi juara nomor 1. Dan tentu saja akan menyusul prestasi-prestasi sektor pertanian lain, yang kita harap tidak boleh lolos dari kementan. Kita mau Kementan mengabdi bangsa dan rakyat yang paling unggul di republik ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana menjelaskan bahwa KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.
Secara keseluruhan, menurutnya nilai indeks keterbukaan informasi publik tahun 2021 mencapai 71,37. Hasil ini menurutnya menunjukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air berada pada posisi sedang.
"Hasil ini diperoleh dari analisis 312 informan ahli di 34 provinsi yang memberikan indeks 72,60. Penilaian kip nasional di tahun 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tahun 2020," tutupnya.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri yang turut mendampingi Mentan menyampaikan terima kasih atas perhatian Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran Komisi Informasi Publik yang memberi kepercayaan besar terhadap kinerja Kementan dalam mengelola informasi publik.
"Ke depan kami akan meningkatkan apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama dalam managemen pengelolaan informasi publik," tegasnya.
