EKBIS.CO, BANDUNG -- PT Pos Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Telefast Indonesia Tbk, untuk memperluas jangkauan bisnis kurir dan logistik. Babak baru kerja sama ini seiring upaya Pos Indonesia melakukan ekspansi bisnis menyasar market yang lebih luas.
Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kedua belah pihak dilakukan oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi dengan Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Telefast Indonesia Jody Hedrian di Jakarta, Selasa (7/12).
Kedua belah pihak bersepakat bersinergi bersama memperluas jangkauan bisnis, melakukan penetrasi pasar, dan meningkatkan layanan dan jasa pada bisnis kurir dan logistik. Kerja sama ini akan langsung diimplementasikan jelang tutup tahun 2021.
Menurut Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi, PT Pos Indonesia dituntut terus melakukan transformasi bisnis menghadapi dinamika bisnis yang kian cepat. Apalagi, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap tuntutan sistem pelayanan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain.
"Sinergi ini untuk memperluas jaringan Pos Indonesia, terutama dalam menggarap bisnis kurir dan logistik. Harapannya, layanan kami dapat menyentuh semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," ujar Faizal dalam siaran persnya, Rabu (8/12).
Menurut Faizal, kerja sama ini sejalan dengan transformasi bisnis dan produk PT Pos Indonesia. Saat ini, Pos Indonesia terus melakukan perubahan dan pengembangan bisnis berbasis teknologi. Salah satunya layanan digital courier PosAja!.
Faizal menjelaskan, kerja sama ini dibangun dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Di mana, seluruh lapisan masyarakat akan dimudahkan dalam melakukan pengiriman barang, sehingga transaksi ekonomi antar wilayah semakin mudah.
"Selain itu, kerja sama ini juga dalam rangka meningkatkan layanan jasa pos dan giro bagi masyarakat Indonesia," katanya.
Menurutnya, beberapa hal yang disepakati dalam MoU itu di antaranya pengelolaan distribusi kiriman, penyediaan akses informasi tarif layanan pengiriman, pengelolaan warehouse fulfilment, optimalisasi jaringan aset dan penambahan titik point layanan. Juga kerja sama penyediaan armada motor listrik, endorsement, branding produk, penyediaan layanan customer experience, penyediaan infrastruktur dan advertising, serta kerja sama lainnya.
Sementara menurut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana, kerja sama ini adalah langkah konkret perseroan menggenjot bisnis, dengan mempercepat penetrasi pasar pada bisnis kurir dan logistik. "Ini upaya kami untuk mendapatkan lagi market bisnis kiriman yang memang size-nya masih cukup besar. Kami akan pastikan akses masyarakat semakin dekat, jangkauan luas, dan penawaran harga yang lebih kompetitif," katanya.
Sehingga, kata dia, pilihan masyarakat dalam mengirim parcel atau apapun itu menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, kata dia, kerja sama ini juga untuk memaksimalkan warehouse fulfilment. Nantinya, perseroan akan membangun bisnis secara B to B (business to bussiness) untuk memanfaatkan warehouse Pos Indonesia. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan customer untuk menyimpan barang, sehingga distribusi kepada konsumen semakin cepat.
"Mereka memiliki jaringan yang sangat dekat dengan UMKM. Sehingga pemanfaatan warehouse ini sangat penting untuk menunjang distribusi barang secara cepat kepada konsumen," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, Pos Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan pelaku bisnis jasa kurir dan logistik lainnya di Indonesia. Infrastruktur Pos Indonesia yang cukup luas dan tersebar hingga pelosok negeri, bisa dimanfaatkan penyedia jasa kurir lainnya untuk join bisnis.
Sementara menurut Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Telefast Indonesia Jody Hedrian, ia mengapresiasi kerja sama yang bisa terbangun dengan Pos Indonesia. Kerja sama diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Apalagi, posisi Pos Indonesia sebagai BUMN logistik yang memiliki dukungan SDM dan infrastruktur memadai.
