EKBIS.CO, SOLO -- Kementerian BUMN mendorong kuliner halal Kauman Solo mampu menginspirasi daerah lain agar melakukan program serupa sehingga bisa mengembangkan sektor usaha syariah di dalam negeri.
"Ekonomi syariah bernilai peluang multi triliunan dolar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara internasional, di mana tingkat spending umat muslim secara global bisa sampai Rp 1,9 triliun dolar AS atau 60 persennya merupakan sektor halal food and beverage atau makanan dan minuman," kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury pada peluncuran Program Pengembangan UKM Sektor Kuliner Berbasis Ekosistem dan Kearifan Lokal di Kampung Kauman Solo secara daring, Jumat (11/2/2022).
Oleh karena itu, pihaknya berharap ekosistem dan pengembangan makanan dan minuman halal di Kauman bisa menjadi model dan diupayakan bisa diimplementasikan di kawasan lain. "Sektor ini merupakan salah satu sektor yang sangat besar di Indonesia, di mana 36,4 persen dari PDB Indonesia dikontribusikan oleh sektor makanan dan minuman, sehingga bagaimana kita bisa mengembangkan sektor ini, khususnya terkait jaminan produk halal, sesuai dengan UU 33 Tahun 2014 yang sudah resmi diberlakukan," katanya.
Ia mengatakan regulasi tersebut mewajibkan sertifikasi halal pada semua produk, termasuk yang diperdagangkan, didistribusikan, dan diimpor ke Indonesia. Pihaknya mencatat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan saat ini sudah ada 7.415 perusahaan makanan dan minuman dengan lebih dari satu juta karyawan yang ada di sektor ini.
"Saya berharap ke depannya dari jumlah perusahaan yang sudah dapat sertifikasi halal, yakni 7.043 perusahaan dengan 252.897 produk yang sudah dapat sertifikasi halal bisa menjadi pencapaian tersendiri, harapannya bisa terus ditingkatkan," katanya.
Ia mengatakan kekayaan berbagai produk pangan di berbagai wilayah di Indonesia menjadi kekayaan tersendiri. Khusus di Solo, dikatakannya, banyak makanan asli yang sudah terkenal dan bisa menjadi potensi yang harus dikembangkan.
"Terutama di mulai dari kawasan kuliner halal di Kauman, harapannya bisa dikembangkan di wilayah lain, bukan hanya Surakarta tetapi juga daerah lain. Apalagi Indonesia punya kekayaan kuliner, kurang lebih ada 5.300 makanan asli Indonesia yang diharapkan bisa dikembangkan menjadi kuliner halal dan bukan hanya dijual di Indonesia tetapi juga diekspor di negara lain," katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Rizal E Halim mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal pada program pengembangan UMKM sektor kuliner halal khususnya di Solo. "Kehalalan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat muslim menjadi bagian upaya dari implementasi jaminan produk halal juga sebagai bentuk perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu yang berlaku," katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi contoh dan diterapkan di daerah lain sehingga tujuan mendorong pengembangan UKM dan kuliner yang bisa menjamin dan memberi perlindungan konsumen bisa diwujudkan. "Solo punya kekayaan kuliner khas yang berpeluang besar dikembangkan, mengingat Solo jadi destinasi wisata kuliner masyarakat maka penting memberikan kenyamanan terbaik seputar pelayanan dan jaminan mutu makanannya," katanya.
Meski demikian, dikatakannya, tidak sedikit di antara pengusaha lokal Solo dalam skala UMKM yang masih terkendala dalam memenuhi jaminan mutu seperti perizinan dan sertifikasi halal. "Ini jadi PR untuk kita bisa sinergi dan membantu mendorong pelaku UMKM kita agar naik kelas. Bukan hanya di Solo tetapi juga daerah lain, Insya Allah program ini jadi pilot project, bisa menginspirasi pengembangan program lain serta bisa memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat," katanya.
