Selasa 22 Mar 2022 14:07 WIB

Dividen BUMN Ditargetkan Mencapai Rp 56 Triliun pada 2024

jumlah dividen BUMN terus meningkat dimana pada 2021 capai Rp 29,5 triliun

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendorong peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp 3.297 triliun. Pahala mengatakan jumlah dividen BUMN terus mengalami peningkatan, yang mana pada 2021 jumlah dividen mencapai Rp 29,5 triliun dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Foto: Dok BKI
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendorong peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp 3.297 triliun. Pahala mengatakan jumlah dividen BUMN terus mengalami peningkatan, yang mana pada 2021 jumlah dividen mencapai Rp 29,5 triliun dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendorong peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara. Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir mencapai Rp 3.297 triliun. 

"Ke depan, BUMN harus tetap mampu menjadi kontributor utama," ujar Pahala saat Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (21/3).

Baca Juga

Pahala menyampaikan kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara meliputi dividen, pajak, dan PNBP. Pahala mengatakan jumlah dividen BUMN terus mengalami peningkatan, yang mana pada 2021 jumlah dividen mencapai Rp 29,5 triliun dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Kita harapkan ke depan dividen yang dihasilkan BUMN akan terus meningkatkan, yang mana dividen 2022 insyaAllah target yang kita canangkan di awal-awal itu Rp 36 triliun," ucap Pahala.

Pahala menargetkan jumlah BUMN pada 2023 mencapai Rp 43 triliun dan akan terus meningkat hingga Rp 56 triliun di akhir 2024. 

Pahala menilai peningkatan kinerja BUMN tak hanya berdampak pada kontribusi terhadap negara, melainkan juga mampu mendorong kemandirian BUMN. Dalam paparan tersebut, tergambar juga proyeksi pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. 

Pemberian suntikan negara terlihat terus menurun setiap tahun, yang mana pada 2021 tercatat PMN sebesar Rp 68 triliun dan diproyeksikan turun menjadi Rp 55 triliun pada 2022 dan Rp 56 triliun pada 2023. Kementerian BUMN memproyeksikan BUMN tak lagi menerima PMN pada 2024.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan PMN kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Erick menyampaikan pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Erick mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan.

"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran," ucap Erick saat konferensi pers tentang pembubaran BUMN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (17/3).

Saat ini, ucap Erick, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan menteri teknis lainnya. Erick mengambil contoh pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Erick Thohir, Sri Mulyani, dan Basuki Hadimuljono dalam menyepakati kebutuhan PMN BUMN.

"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di jalur yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya," ungkap Erick.

Erick mengatakan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp 377 triliun pada 2020. Sementara jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4 persen dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi. Erick menyebut PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Erick menyampaikan transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp 1.600 triliun.

"Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat," tegas Erick.

Mantan Presiden Inter Milan itu juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. Kata Erick, bursa Indonesia kini tercatat sebagai salah satu bursa terbaik di Asia secara sisi pertumbuhan.

"Karena salah satunya aksi korporasi BRI yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia. Oleh karena itu bursanya sangat positif, ada dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif," kata Erick.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement