Pemerintah Indonesia dilaporkan akan berencana untuk mengenakan pajak capital gain 0,1% atas investasi kripto serta pajak pertambahan nilai, atau PPN, atas transaksi aset digital mulai dari 1 Mei.
Menurut laporan, Hestu Yoga Saksama, juru bicara kantor pajak Indonesia, mengatakan negara itu akan memberlakukan "pajak penghasilan dan PPN" pada aset kripto "karena mereka adalah komoditas seperti yang didefinisikan oleh Kementerian Perdagangan" dan "bukan mata uang."
Baca Juga: Investor Kripto Harus Tau! Ini Kata Kaspersky Soal Lazarus yang Bisa Mencuri Asetmu!
Pemerintah masih dilaporkan mempertimbangkan bagaimana menerapkan pajak tersebut, tetapi undang-undang yang disahkan sebagai tanggapan terhadap pandemi meletakkan dasar untuk mengumpulkan pendapatan pada transaksi cryptocurrency.
Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditas Indonesia, juga dikenal sebagai Bappebti, mengkonfirmasi sebuah laporan bahwa pada Februari 2022, transaksi kripto di Indonesia mencapai 83,8 triliun rupiah - sekitar 5,8 miliar dolar. Selain itu, jumlah pemegang kripto meningkat lebih dari 11%, dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 12,4 juta.
Sebelumnya juga telah dilaporkan bahwa pejabat pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas transaksi kripto berkali-kali, meskipun mulai memperingatkan warganya tentang penggunaan aset digital untuk pembayaran pada awal 2014.
Bappebti mengakui lebih dari 200 cryptocurrency sebagai komoditas, yang dapat diperdagangkan secara legal, pada Desember 2020 dan menamai 13 bursa sebagai bisnis kripto berlisensi pada Februari 2021.
Baca Juga: PKHAKI dan ICCA Resmi Didirikan: Dorong Indonesia Jadi Sentra Pengembangan Kripto di ASEAN
Sementara pemerintah Indonesia mungkin bersiap untuk membangun kerangka hukum untuk cryptocurrency, budaya tampaknya menjadi faktor dalam adopsi arus utama. Pada bulan November, Majelis Ulama Nasional, sebuah kelompok yang terdiri dari cendekiawan Islam - sekitar 87% dari populasi Indonesia mengidentifikasi sebagai Muslim mengatakan kripto sebagai alat transaksi dilarang berdasarkan hukum agama. Meskipun keputusan dewan dilaporkan dapat menjadi sumber "inspirasi legislatif," mereka tidak mengikat secara hukum di Indonesia.
