Selasa 05 Apr 2022 21:47 WIB

Pemerintah Hendak Naikkan Pertalite dan Elpiji Melon, Pengamat: Sinyal Bahaya

CORE sebut warga kelas bawah paling terdampak kenaikkan Pertalite dan Elpiji

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah telah memberi restu kepada PT Pertamina (Persero) untuk menaikan harga Pertamax pada 1 April 2022 kemarin. Usai kenaikan Pertamax, Pemerintah kembali meluncurkan wacana untuk menaikan harga pertalite dan juga elpiji gas melon atau LPG tabung 3 kg.
Foto: ANTARA/Jojon/YU
Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah telah memberi restu kepada PT Pertamina (Persero) untuk menaikan harga Pertamax pada 1 April 2022 kemarin. Usai kenaikan Pertamax, Pemerintah kembali meluncurkan wacana untuk menaikan harga pertalite dan juga elpiji gas melon atau LPG tabung 3 kg.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah telah memberi restu kepada PT Pertamina (Persero) untuk menaikan harga Pertamax pada 1 April 2022 kemarin. Usai kenaikan Pertamax, Pemerintah kembali meluncurkan wacana untuk menaikan harga pertalite dan juga elpiji gas melon atau LPG tabung 3 kg.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai, kebijakan ini akan membahayakan masyarakat. Apalagi, kata Faisal saat ini masyarakat kelas bawah dihadapkan pada kenaikan harga komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula maupun bahan pokok.

Baca Juga

"Ini bahaya. Masyarakat kelas bawah yang akan sangat terdampak," ujar Faisal kepada Republika, Selasa (5/4).

Faisal juga mengatakan jika memang Pertalite dan LPG 3 KG naik maka akan langsung mempengaruhi inflasi. "Dampak inflasinya sangat besar dan ini akan ditanggung oleh masyarakat kelas bawah," tegas Faisal.

Faisal juga mengatakan pertalite sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dimana harganya ditahan dan pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. Sedangkan LPG merupakan barang subsidi.

"Artinya, kedua komoditas ini memang diperuntukan oleh masyarakat miskin. Kalau ini dinaikan, akan berdampak langsung ke masyarakat," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, pemerintah sempat punya rencana untuk memberlakukan skema penyaluran subsidi secara tertutup. Mengganti subsidi barang menjadi subsidi langsung. Menurut ia, ini langkah yang tepat hanya saja, persoalan data harus benar benar diselesaikan oleh pemerintah.

"Jangan sampai penyaluran ini sudah dilakukan tapi masyarakat yang benar benar membutuhkan tidak terjamah," ujar Faisal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG ukuran 3 kilogram saat ini masih dalam tahap pengkajian. Nantinya, kata dia, pemerintah akan mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan LPG jika sudah rampung. Karena itu, Airlangga pun memastikan saat ini pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite maupun LPG 3 kg.

“Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah bakal menaikkan harga Pertalite dan gas LPG 3 kilogram. Hal itu menyusul kenaikan Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4).

"Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (1/4).

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement