EKBIS.CO, BANDA ACEH -- Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh menilai kebijakan pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina sangat tepat, sehingga penerimanya benar-benar terdata dengan baik.
"Kebijakan penggunaan aplikasi tersebut dapat membuat data penyaluran BBM bersubsidi menjadi lebih akurat dan dipastikan lebih tepat sasaran," kata Ketua Hiswana Migas Aceh Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Kamis (30/6/2022).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) berencana memperketat pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar untuk kendaraan roda empat di wilayah tertentu menggunakan aplikasi. Untuk tahapan pertama penggunaan aplikasi MyPertamina tersebut mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022 mendatang.
Nahrawi mengatakan, secara teknis penggunaan aplikasi tersebut juga dapat membantu masyarakat terutama petugas SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi. Sehingga dapat mengurangi interaksi langsung dengan konsumen.
"Apalagi selama ini terkadang sering menimbulkan perdebatan dan ketegangan antara konsumen dengan petugas di SPBU, aplikasi ini membantu petugas," ujarnya.
Namun, lanjut Nahrawi, di sisi lain kebijakan itu memang akan menambah birokrasi, bahkan memaksa konsumen untuk familiar dengan teknologi informasi jika ingin mendapatkan BBM bersubsidi. Menurut Nahrawi, sebagian konsumen pasti kesulitan dengan penerapan aplikasi tersebut terutama di pedesaan.
Mengingat, mereka berbeda dengan masyarakat perkotaan, generasi X atau milenial yang memang dipastikan tidak bermasalah."Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang jauh dari perkotaan, tidak punya Hp, atau Hp nya bukan smartphone, dan bahkan ada yang masih gagap teknologi. Padahal mereka juga masuk dalam kategori penerima BBM subsidi," katanya.
Karena itu, Nahrawi berharap Pemerintah Pusat atau Pertamina dapat mencarikan solusinya terhadap permasalahan, atau minimal sekali penggunaan aplikasi tersebut tidak diwajibkan kepada mereka.
"Nah, hal-hal seperti ini perlu diberikan solusinya oleh pemerintah atau Pertamina selaku pengambil kebijakan, kasihan nasib mereka yang di desa," kata Nahrawi.
