Ahad 17 Jul 2022 12:44 WIB

Mendagri Tekankan Konsep Kerja Atasi Masalah Sawit Dalam Negeri

AKPSI perlu menyusun konsep dengan memperhatikan langkah strategis.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolandha
Pekerja memindahkan buah sawit yang baru dipanen dari truk kecil ke truk yang lebih besar di perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, 23 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2022-2027 menyusun konsep kerja secara andal untuk mendukung industri sawit.
Foto: EPA-EFE/DEDI SINUHAJI
Pekerja memindahkan buah sawit yang baru dipanen dari truk kecil ke truk yang lebih besar di perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, 23 Mei 2022. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2022-2027 menyusun konsep kerja secara andal untuk mendukung industri sawit.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pengurus Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2022-2027 menyusun konsep kerja secara andal untuk mendukung industri sawit. Ini disampaikan Tito saat mengukuhkan organisasi tersebut, Sabtu (16/7/2022).

Mendagri menjelaskan, konsep tersebut tidak hanya disusun berdasarkan sudut pandang salah satu pemangku kepentingan. Namun, penyusunan konsep kerja ini juga harus mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat.

Baca Juga

"Masyarakat juga punya kepentingan, memiliki nilai tambah buat dia, dan teman-teman investor pengusaha juga punya kepentingan, untung, profit oriented, bagaimana cara untungnya mikirin juga yang lain, jangan untungnya buat diri sendiri, tidak untung buat yang lain," ujar Mendagri dalam siaran pers Kemendagri, Ahad (17/7/2022).

Tito mengatakan, AKPSI perlu menyusun konsep dengan memperhatikan langkah strategis baik jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, AKPSI dapat berupaya membantu penyelesaian persoalan yang kini tengah melanda industri sawit dalam negeri. Persoalan ini misalnya kelangkaan barang, rendahnya harga di tingkat petani, dan sebagainya.

Menurut Tito, berbagai persoalan itu muncul akibat masalah manajemen domestic market obligation (DMO) yang perlu dibenahi. Karenanya, pembenahan itu diperlukan untuk mengatur alokasi dan penyaluran kebutuhan pasar domestik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebanyak 20 persen berjalan baik. Sementara sisanya sebanyak 80 persen dapat diekspor ke berbagai negara.

"Artinya kalau 20 persen kewajiban DMO pada penghasil CPO itu betul-betul teralokasi dan kemudian terdistribusi dengan benar sampai ke semua daerah, tidak ada masalah, tidak ada masalah kelangkaan," ujarnya.

Sedangkan konsep strategis jangka panjang yaitu dengan membuat tata kelola organisasi secara benar. Tata kelola organisasi ini diperlukan agar keberadaan AKPSI tidak justru menjadi persoalan, apalagi memperumit permasalahan.

Di lain sisi, Mantan Kapolri ini mengimbau agar AKPSI membentuk tim teknis yang paham mengenai sawit secara detail. Menurutnya, konsep kerja yang disusun itu bakal berjalan baik jika diterapkan sesuai rencana.

Selain itu, perlu juga dukungan data dari masing-masing daerah untuk membantu proses penyusunan konsep kerja, yang nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah kami siap juga untuk mendukung dan mengakomodir dan mendorong, kami siap, ini untuk kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara," kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement