KPPU Naikkan Status Kasus Kartel Minyak Goreng ke Tahap Pemberkasan

EKBIS.CO, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak goreng dari tahapan Penyelidikan ke tahapan Pemberkasan.

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean, mengatakan, peningkatan status atas kasus tersebut diputuskan dalam Rapat Komisi yang digelar pada Rabu (20/7/2022), di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.

Baca Juga

"Dengan demikian, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan," kata Gopprera dalam pernyataan resminya, Rabu (20/7/2022) malam.

Sebagai informasi, KPPU telah mulai melakukan Penyelidikan atas kasus tersebut sejak 30 Maret 2022 dengan nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia.

Untuk melengkapi alat bukti yang ada, KPPU telah memanggil para pihak yang berkaitan dengan dugaan, seperti produsen minyak goreng, asosiasi, pelaku ritel, dan sebagainya.

Dari proses Penyelidikan tersebut, KPPU telah mengantongi minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang ada, sehingga disimpulkan layak untuk diteruskan ke tahapan Pemberkasan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 terlapor dalam perkara tersebut yang diduga melanggar dua pasal dalam UU 5 Tahun 1999. Di antaranya yakni pasal 5 tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf c tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa.

Adapun, daftar ke-27 perusahaan tersebut di antaranya:

1.PT. Asian Agro Agung Jaya

2.PT. Batara Elok Semesta Terpadu

3.PT. Berlian Eka Sakti Tangguh

4.PT. Bina Karya Prima

5.PT. Incasi Raya

6.PT. Selago Makmur Plantation

7.PT. Agro Makmur Raya

8.PT. Indokarya Internusa

9.PT. Intibenua Perkasatama

10.PT. Megasurya Mas

11.PT. Mikie Oleo Nabati Industri